Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Warga Sipil Tewas Diserang KKB, TNI-Polri Diminta Ubah Pendekatan di Papua

Kompas.com - 19/07/2022, 15:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mendorong TNI dan Polri mengubah pendekatan dalam memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua usai tewasnya 10 warga sipil pada Sabtu (16/7/2022).

Sukamta berpendapat, TNI dan Polri semestinya tidak bersikap defensif tetapi aktif memburu KKB hingga ke sarangnya.

"Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya," kata Sukamta dalam siaran pers, Selasa (19/7/2022).

Anggota Komisi I DPR itu juga mendorong TNI dan Polri melakukan perang opini publik karena menurutnya selama ini ada pembentukan opini bahwa TNI-Polri melanggar HAM di Papua.

Baca juga: Buru KKB yang Bunuh Warga hingga Pendeta di Papua, Polisi: Sangat Keji, Tidak Pandang Bulu!

Menurut Sukamta, inforasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan transparan supaya publik tahu bahwa aparat bertindak sesuai koridor huku,.

"Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia," ujar dia.

Tak hanya penegakan hukum, Sukamta juga menekankan agar pemekaran wilayah di Papua dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di sana yang meluputi kesejahteraan, kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan orang asli Papua.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang menurutnya seolah pemerintah pusat hanya memberikan dana ke daerah lalu dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Danrem: 11 Warga Sipil yang Tewas Diserang KKB Ikut Membangun Nduga

Ia menilai, puluhan triliun rupiah dana otonomi khusus yang sudah dikeluarkan masih jauh dari harapan masyarakat Papua.

"Dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik," kata Sukamta.

Diberitakan, KKB menyerang warga di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Serangan tersebut menewaskan 10 orang dan membuat 2 lainnya terluka.

Baca juga: KKB Bantai 11 Warga Sipil di Nduga, Amnesty: Negara Harus Hentikan Siklus Kekerasan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.15 WIT.

"Jadi ketika pagi itu, sopir truk dengan keneknya dan sepeda motor di belakangnya tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang, sekitar 15-20 orang," ujarnya, Sabtu, dikutip dari Kompas TV.

Di antara mereka terdapat 3 orang membawa senjata api laras panjang dan seorang membawa senjata api genggam.

"Tiba-tiba setelah menghentikan langsung melakukan tembakan dengan membabi buta, terus mengenai sopir," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus 'Vina Cirebon'

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com