Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Warga Sipil Tewas Diserang KKB, TNI-Polri Diminta Ubah Pendekatan di Papua

Kompas.com - 19/07/2022, 15:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mendorong TNI dan Polri mengubah pendekatan dalam memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua usai tewasnya 10 warga sipil pada Sabtu (16/7/2022).

Sukamta berpendapat, TNI dan Polri semestinya tidak bersikap defensif tetapi aktif memburu KKB hingga ke sarangnya.

"Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya," kata Sukamta dalam siaran pers, Selasa (19/7/2022).

Anggota Komisi I DPR itu juga mendorong TNI dan Polri melakukan perang opini publik karena menurutnya selama ini ada pembentukan opini bahwa TNI-Polri melanggar HAM di Papua.

Baca juga: Buru KKB yang Bunuh Warga hingga Pendeta di Papua, Polisi: Sangat Keji, Tidak Pandang Bulu!

Menurut Sukamta, inforasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan transparan supaya publik tahu bahwa aparat bertindak sesuai koridor huku,.

"Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia," ujar dia.

Tak hanya penegakan hukum, Sukamta juga menekankan agar pemekaran wilayah di Papua dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di sana yang meluputi kesejahteraan, kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan orang asli Papua.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang menurutnya seolah pemerintah pusat hanya memberikan dana ke daerah lalu dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Danrem: 11 Warga Sipil yang Tewas Diserang KKB Ikut Membangun Nduga

Ia menilai, puluhan triliun rupiah dana otonomi khusus yang sudah dikeluarkan masih jauh dari harapan masyarakat Papua.

"Dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik," kata Sukamta.

Diberitakan, KKB menyerang warga di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Serangan tersebut menewaskan 10 orang dan membuat 2 lainnya terluka.

Baca juga: KKB Bantai 11 Warga Sipil di Nduga, Amnesty: Negara Harus Hentikan Siklus Kekerasan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.15 WIT.

"Jadi ketika pagi itu, sopir truk dengan keneknya dan sepeda motor di belakangnya tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang, sekitar 15-20 orang," ujarnya, Sabtu, dikutip dari Kompas TV.

Di antara mereka terdapat 3 orang membawa senjata api laras panjang dan seorang membawa senjata api genggam.

"Tiba-tiba setelah menghentikan langsung melakukan tembakan dengan membabi buta, terus mengenai sopir," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

Nasional
Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com