Mencari Komisioner KPK Berintegritas, Pengganti Lili Pintauli Siregar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepekan lebih sejak Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri, satu kursi pimpinan Pemberantasan Korupsi (KPK) masih kosong.

Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum juga memilih calon Wakil Ketua KPK untuk kemudian diajukan ke DPR RI.

Sejumlah pihak, terutama pegiat antikorupsi, mewanti-wanti Jokowi agar tidak kembali menunjuk calon pimpinan seperti Lili.

Adapun Lili bukan kali pertama ini diduga melanggar etik. Mantan komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu  kerap membuat kontroversi.

Baca juga: Lili Pintauli Diduga Ajak 11 Orang Nonton MotoGP di Mandalika

Pada kasus sebelumnya, Lili pernah dinyatakan bersalah karena menemui pihak yang sedang berperkara di KPK.

Belakangan, Lili terjerat kasus etik terkait penerimaan tiket nonton MotoGp Mandalika dari pihak Pertamina.

Ia juga disebut mendapat fasilitas menginap di sebuah resort.

Belum selesai kasus itu diproses di Dewan Pengawas KPK, Lili mengundurkan diri. Dewas KPK menyatakan sidang etik gugur karena Lili sudah mengundurkan diri.

Terkait pengganti Lili, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengingatkan Presiden Jokowi dan DPR agar tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga meloloskan pimpinan KPK seperti Lili.

"Presiden dan DPR tidak boleh mengulangi lagi kesalahan atau kekeliruan pada 2019," ujar Kurnia ditemui di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jumat (15/7/2022).

ICW meminta Jokowi dan DPR memilih pengganti Lili dengan cermat. Aspek integritas dan independensi calon pimpinan KPK harus dipastikan.

Baca juga: Anggota Komisi III Ini Minta Maaf karena Pilih Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK

Menurut Kurnia, momentum ini sekaligus menjadi kesempatan Jokowi dan DPR untuk memilih anggota pimpinan KPK yang tepat.

"Momentum hengkangnya Saudari Lili ini harus dimanfaatkan Presiden Jokowi dan DPR untuk meletakkan aspek integritas, independen, dan profesional ketika menunjuk siapa pengganti saudari Lili," ujar Kurnia.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani meminta Jokowi agar tidak terjatuh di lubang yang sama.

Calon pengganti Lili, menurut dia, harus memiliki integritas dan tidak mencari untung dari jabatan yang diduduki.