Presiden Diminta Pilih Pansel Capim KPK yang Tak Punya Konflik Kepentingan Saat Cari Pengganti Lili Pintauli

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengisi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK dengan orang-orang yang tidak memiliki konflik kepentingan.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zaenur Rohman mengungkit kinerja Pansel tahun 2019 yang justru meloloskan Lili Pintauli Siregar sebagai salah satu kandidat pimpinan KPK. 

Belakangan, diketahui bahwa Lili mengundurkan diri setelah dua kali tersandung persoalan etik.

"Saya ingin memberi masukan kepada presiden ketika menyusun Pansel, Panselnya juga harus yang tidak punya konflik kepentingan," kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Ia menyarankan agar pansel yang dibentuk Presiden kelak untuk mencari pengganti Lili, diisi oleh pakar yang memiliki latar belakang beragam serta kredibilitasnya tak dipertanyakan lagi.

Baca juga: ICW Desak Polisi dan Kejaksaan Agung Usut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli

Zaenur juga mengingatkan agar Jokowi tidak memilih anggota pansel yang diduga memiliki kedekatan dengan pihak-pihak tertentu.

"Ada beberapa catatan khusus terhadap Pansel (2019)," ujar Zaenur.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri sesaat sebelum sidang atas dugaan pelanggaran etik yang ia lakukan digelar. Padahal masa jabatannya masih berlangsung hingga 2023.

Lili dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga menerima gratifikasi dari pihak Pertamina. Ia mendapatkan fasilitas tempat menonton MotoGP Mandalika dan penginapan mewah dengan nilai total Rp 90 juta.

Namun, belum sempat dugaan pelanggaran itu dibuktikan, Dewas menyatakan sidang etik itu gugur dan dihentikan.

Baca juga: Kinerja Pansel Capim KPK saat Loloskan Lili Pintauli Diungkit

Selain dugaan gratifikasi ini, Lili juga pernah dinyatakan melanggar etik karena menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara dengan KPK.