Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/07/2022, 05:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pada 2045 nanti Kota Nusantara diperkirakan dihuni oleh 1,7 - 1,9 juta penduduk.

Menurutnya, Kota Nusantara akan menjadi kota masa depan Indonesia yang modern dan terkoneksi dengan berbagai negara.

"Nusantara akan dihuni oleh 1,7 hingga 1,9 juta orang di tahun 2045," ujar Bambang dalam webinar bertajuk "Membangun Sistem Transprotasi Cerdas di IKN" yang ditayangkan di kanal YouTube ITS Indonesia, Kamis (14/7/2022).

Dengan demikian sejak 2024 hingga 2045 atau selama 21 tahun sejak pemindahan ibu kota dari Jakarta, jumlah penduduk di Kota Nusantara berkisar antara 1,7-1,9 juta jiwa.

Baca juga: Akan Dipindah ke IKN, 60.000 ASN Pemerintah Pusat Segera Jalani Pemetaan Kompetensi

Dia melanjutkan, pembangunan IKN sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan dan target pencapaian. Yakni pada 2024, 2035 dan 2045.

"Dan setelah 2045 untuk memantapkan posisi IKN dalam perekonomian dunia," lanjut Bambang.

Bambang menambahkan, membangun IKN bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan saja.

Namun, pemerintah ingin membangun kota berbasis world city for all yang menjadi acuan untuk kota lain di Indonesia dan dunia.

Adapun sebelumnya, Bambang mengatakan bahwa kawasan pengembangan IKN memiliki luas empat kali lebih besar daripada DKI Jakarta.

Hingga 2024 mendatang pemerintah akan fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 900 hektare terlebih dulu di lokasi IKN.

Baca juga: Konsep Nagara Rimba Nusa IKN Terinspirasi Gugusan Kepulauan Indonesia

"Luas kawasan IKN sekitar 56.000 hektare dengan luas total pengembangan 256.000 hektare atau empat kali lebih besar dari Jakarta," ujar Bambang saat memberikan paparan dalam acara 10 Years Global Movement Indonesian Diaspora yang disiarkan YouTube IKN Nusantara, Rabu (6/7/2022).

Sementara itu, dari 256.000 total luas pengembangan kawasan IKN, sebanyak 6.600 hektare di antaranya adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

"Di mana 900 hektare akan kami bangun hingga 2024. Di area KIPP akan kami bangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara," ungkap Bambang.

Kemudian, akan dibangun pula berbagai plasa seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Miniatur dan Anjungan IKN Akan Dibangun di TMII

Selain itu, dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.

Adapun sebagai perbandingan, penduduk DKI Jakarta pada 2020 tercatat sebanyak 10,56 juta.

Data ini berdasarkan rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS merinci, wilayah Jakarta Timur merupakan area terpadat dengan persentase 28,76 persen.

Lalu, Jakarta Barat dengan persentase 23,05 persen, Jakarta Selatan sebesar 21,08 persen, Jakarta Utara 16,84 persen, Jakarta Pusat 10,01 persen, dan Kepulauan Seribu 0,26 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com