Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Booster Jadi Syarat Perjalanan, Lebih dari 70 Sentra Vaksinasi Disiapkan di Jabodetabek

Kompas.com - 14/07/2022, 09:33 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah menyiapkan lebih dari 70 Sentra vaksinasi di wilayah Jabodetabek.

Sentra vaksinasi ini disiapkan menyusul diwajibkannya vaksinasi dosis ketiga sebagai penguat (booster) untuk syarat perjalanan dan masuk mal mulai tanggal 17 Juli 2022.

Sentra ini pun bakal bertambah terus-menerus agar warga bisa dengan mudah mendapat booster.

"Pemerintah berupaya menyediakan sentra vaksinasi di tiap daerah bekerja sama dengan Forkompinda. Khususnya di Jabodetabek sendiri pemerintah telah siapkan sekitar lebih dari 70 titik sentra vaksinasi dan akan terus bertambah," ucap Wiku dalam konferensi pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Capaian Vaksinasi Booster di Jaktim Masih Rendah, Pemkot Akan Jemput Bola ke Tiap RW

Wiku menuturkan, vaksinasi booster diwajibkan mengingat makin tingginya kasus positif harian akibat sub varian Omicron BA.4 dan BA.5.

Pada 12 Juli, kasus harian Covid-19 untuk pertama kalinya lagi mencapai angka 3.000 kasus atau tepatnya 3.361 kasus. Angkanya naik 6 kali lipat dibandingkan sebulan lalu yang masih 551 kasus/hari. Sebelumnya meski naik, kasus harian mampu ditekan di sekitar 2.000 kasus.

"Saya tekankan kepada masyarakat untuk melakukan vaksin booster karena dapat melindungi kita semua agar tetap sehat," ucap Wiku.

Wiku berharap, vaksinasi booster ini bisa mencakup 30 persen dari jumlah penduduk dalam waktu dekat.

Sebab, perkembangan vaksinasi booster kini cenderung stagnan, dengan cakupan tertinggi berasal dari Bali sekitar 58,28 persen, disusul provinsi DKI Jakarta sekitar 49,76 persen.

Adapun akselerasi di Kepulauan Riau, DIY, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur belum mencapai 50 persen. Bahkan cakupannya vaksinasi di 28 dari 34 provinsi di Indonesia masih di bawah 30 persen.

"Masyarakat perlu mendukung target pemerintah yaitu mencapai cakupan setidaknya 30 persen dalam waktu dekat. Saya imbau bahwa kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan yang lebih tinggi apalagi saat ini distribusi sub varian terbaru Omicron yaitu BA.4 dan BA.5 mendominasi sekitar 81 persen dari varian Covid-19 nasional," jelas Wiku.

Lebih lanjut dia meminta masyarakat jangan takut untuk divaksinasi lengkap hingga dosis ketiga (booster). Dia bilang, seluruh vaksin yang ada di Indonesia dijamin efektivitasnya.

Baca juga: Satgas: Perkembangan Vaksinasi Booster Stagnan, di 28 Provinsi Capaiannya Masih di Bawah 30 Persen

Wiku menuturkan, efikasi vaksin yang beredar di Indonesia sudah sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan standar WHO, standar efikasi vaksin layak adalah 50 persen, sedangkan vaksin yang ada di Indonesia lebih besar dari angka tersebut. 

Wiku menegaskan hingga kini, belum ada efikasi vaksin yang mencapai 100 persen. Bahkan untuk penyakit lain selain Covid-19.

Hal ini sudah disosialisasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setiap mengumumkan izin edar atau izin penggunaan darurat (EUA). Namun bukan berarti efektivitas vaksin meragukan.

"WHO sekalipun telah menetapkan persentase angka efikasi ideal bagi vaksin yang layak digunakan adalah 50 persen di mana semua vaksin yang ada di Indonesia memiliki efikasi di atas persentase tersebut, sehingga seluruh vaksin yang ada dijamin efektivitasnya," bebernya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com