Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagikan Migor Sambil Kampanyekan Anak, Zulkifli Hasan Dinilai Tak Bisa Bedakan Tugas Negara dan Partai

Kompas.com - 13/07/2022, 12:37 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dinilai tak bisa membedakan tugas negara dengan tugas partai politik.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menyebut hal itu nampak dari penggunaan minyak goreng sebagai sarana Zulkifli mengkampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri di Bandar Lampung, Sabtu (9/7/2022).

“Alih-alih menjalankan tugas kementerian yang disematkan Jokowi untuk membereskan kisruh dan amburadulnya ketersediaan minyak goreng di pasaran,” kata Ari pada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Pengamat Soal Zulkifli Bagikan Minyak Goreng dan Kampanye untuk Anak: Tidak Pantas

“Justru Zulkifli Hasan tidak tidak bisa membedakan mana domain tugas negara dan domain kepentingan partai politik,” jelasnya.

Dalam pandangan Ari, Zulkifli telah mencederai publik dengan tidak menunjukkan prinsip good governance.

Sebab, meski berstatus sebagai pimpinan partai politik, Zulkifli harus menyadari bahwa saat ini dirinya telah menjabat sebagai salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Tidak bisa ditanggalkan jabatan menteri walau dia berdalih sebagai ketua umum partai saat melakukan tindakan yang mencederai kebijakan publik,” paparnya.

Ari menganggap mestinya Presiden Joko Widodo tak hanya menegur Zulkifli.

“Tapi mengganti sosok Menteri Perdagangan (dengan figur) yang lebih mumpuni,” pungkasnya.

Sebelumnya ramai diperbincangkan tindakan Zulkifli membagikan minyak goreng curah kemasan Minyakita yang digagas Kemendag untuk menekan harga minyak goreng yang melambung.

Saat pembagian itu, Zulkifli meminta masyarakat memilih Futri Zulya Savitri.

Diketahui Futri adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN dan calon legislatif PAN daerah pemilihan (Dapil) Lampung 1.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut minyak goreng itu dibeli secara swadaya dari distributor untuk dibagikan ke masyarakat secara gratis.

Baca juga: Zulkifli Kampanye Pilih Anaknya, Jokowi Minta Fokus Kerja hingga Peringatan soal Etika Politik

Di sisi lain Jokowi meminta semua menterinya untuk fokus bekerja menurunkan harga kebutuhan pangan.

Ia menegaskan tugas utama Menteri Perdagangan adalah menurunkan harga minyak goreng curah menjadi Rp 14.000 per liter.

“Jadi ke pasar-pasar adalah dalam rangka mengecek, saya pun mengecek minyak goreng. Utamanya ini yang kita cek itu minyak curah lho ya,” tutur Jokowi di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com