Kompas.com - 07/07/2022, 19:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pembentukan tiga provinsi baru di Papua baru-baru ini tidak terlalu berdampak terhadap penambahan anggaran Pemilu 2024.

Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Komisi II DPR, di mana penambahan provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan pasti membuat anggaran pemilu bertambah.

"Kalau daerah otonomi baru (DOB) sebetulnya tidak terlalu relevan dengan penambahan anggaran ya. Karena cara berpikir anggaran pemilu itu basisnya 2. Pertama, jumlah pemilih. Kedua, jumlah TPS yang dialokasikan untuk melayani pemilih," ujar Hasyim saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Hasyim menjelaskan, pembentukan tiga provinsi baru ini hanya bersifat 'membelah' Papua saja.

Baca juga: Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Pasalnya, walaupun jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 37, namun jumlah warganya tetap tidak berubah, hanya terbagi di daerah-daerah yang berbeda saja.

"Jumlahnya kan tidak berubah. Jumlah TPS juga tidak berubah. Sehingga tidak terlalu signifikan penambahan untuk perubahan anggaran," tuturnya.

Sementara itu, untuk kelembagaan KPU di provinsi baru, kantornya tidak harus langsung membeli.

Dia menyebutkan KPU bisa meminjam terlebih dahulu.

"Pembiayaan kan misalkan bisa pinjam pakai dulu lah punyanya pemda setempat. Untuk pegawai kan pegawai yang sudah ada. Kalau dari segi gaji, honor, kan sudah ada bakuan anggarannya masing-masing," imbuh Hasyim.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pembentukan tiga provinsi baru di Papua berdampak kepada anggaran Pemilu 2024.

Baca juga: PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Kasat Narkoba Polres Karawang Diciduk Bareskim di Apartemen

Kronologi Kasat Narkoba Polres Karawang Diciduk Bareskim di Apartemen

Nasional
Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Nasional
Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Nasional
Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

Nasional
Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Nasional
Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Nasional
Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Nasional
TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

Nasional
Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Nasional
Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.