Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Komisi II DPR, di mana penambahan provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan pasti membuat anggaran pemilu bertambah.

"Kalau daerah otonomi baru (DOB) sebetulnya tidak terlalu relevan dengan penambahan anggaran ya. Karena cara berpikir anggaran pemilu itu basisnya 2. Pertama, jumlah pemilih. Kedua, jumlah TPS yang dialokasikan untuk melayani pemilih," ujar Hasyim saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Hasyim menjelaskan, pembentukan tiga provinsi baru ini hanya bersifat 'membelah' Papua saja.

Pasalnya, walaupun jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 37, namun jumlah warganya tetap tidak berubah, hanya terbagi di daerah-daerah yang berbeda saja.

"Jumlahnya kan tidak berubah. Jumlah TPS juga tidak berubah. Sehingga tidak terlalu signifikan penambahan untuk perubahan anggaran," tuturnya.

Sementara itu, untuk kelembagaan KPU di provinsi baru, kantornya tidak harus langsung membeli.

Dia menyebutkan KPU bisa meminjam terlebih dahulu.

"Pembiayaan kan misalkan bisa pinjam pakai dulu lah punyanya pemda setempat. Untuk pegawai kan pegawai yang sudah ada. Kalau dari segi gaji, honor, kan sudah ada bakuan anggarannya masing-masing," imbuh Hasyim.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pembentukan tiga provinsi baru di Papua berdampak kepada anggaran Pemilu 2024.

Pasalnya, persiapan pemilu kini tidak hanya dilaksanakan di Papua, melainkan juga di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

"Pasti. Kan tadi otomatis kan tadi akan ada KPU baru, Bawaslu baru. Persiapan pemilunya tadinya di satu provinsi jadi empat provinsi, konsekuensinya pasti akan ke anggaran," ujar Doli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Doli menjelaskan anggaran pemilu meningkat karena jumlah institusinya juga bertambah.

"Tadinya KPU provinsinya 34 menjadi 37, Bawaslu-nya juga begitu," katanya.