Kompas.com - 06/07/2022, 08:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diproses pidana apabila terbukti menyelewengkan dana bantuan masyarakat.

Jika benar-benar terbukti menyelewengkan dana, kata dia, ACT tak hanya pantas dikutuk, tetapi juga diproses secara hukum.

Tapi jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan maka ACT bukan hanya harus dikutuk, tapi juga harus diproses secara hukum pidana,” kata Mahfud dikutip dari akun Twitternya, @mohmahfudmd, Rabu (6/7/2022).

Kompas.com sudah mendapatkan izin dari staf khusus Mahfud MD untuk mengutip twit tersebut.  

Baca juga: Buntut Dugaan Penyelewengan Dana Sosial, Kemensos Cabut Izin ACT

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku pernah memberi endorsement atau dukungan untuk ACT pada 2016 atau 2017.

Ia memberikan dukungan tersebut tak lepas karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan.

Pada 2016/2017 saya pernah memberi endorsement pada kegiatan ACT karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua,” kata Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan, saat memberi endorsement, pihak ACT tiba-tiba datang ke kantornya.

Ia mengatakan, pihak ACT pernah menodongnya ketika baru selesai memberi khutbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera.

Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan. Saya sudah meminta PPATK untuk membantu Polri dalam mengusut ini,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) tengah mendalami dugaan penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu," kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2022).

Terbaru dari kasus ini, Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT pada 2022.

Pencabutan ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak Yayasan.

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mengungkapkan, pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Sebelumnya diberitakan, muncul dugaan penilapan uang donasi oleh petinggi ACT melalui laporan jurnalistik majalah Tempo berjudul "Kantong Bocor Dana Umat".

Selain itu, dalam laporan tersebut diketahui bahwa petinggi ACT disebut menerima sejumlah fasilitas mewah berupa mobil operasional jenis Alphard dan penggunaan dana donasi untuk operasional yang berlebihan.

Presiden Lembaga ACT, Ibnu Hajar membenarkan gaji petinggi ACT khususnya jabatan presiden mencapai Rp 250 juta per bulan.

Gaji fantastis itu mulai diterapkan pada awal tahun 2021. Namun besaran gaji tersebut diturunkan karena donasi berkurang pada September 2021.

Baca juga: Potongan Donasi 13,7 Persen Jadi Alasan Kemensos Cabut Izin ACT

ACT juga mengakui ada pemotongan sebesar 13,7 persen dari total uang donasi yang diperoleh per tahun. Pemotongan tersebut digunakan untuk operasional termasuk membayar gaji.

Dia beralasan, banyaknya pemotongan yang dilakukan karena ACT bukanlah lembaga amal, melainkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Kami perlu sampaikan di forum ini bahwa ACT adalah lembaga kemanusiaan yang memiliki izin dari Kemensos, bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Baznas atau Kemenag. Jadi ini yang perlu kami sampaikan untuk memahami posisi lembaga Aksi Cepat Tanggap. ACT adalah NGO yang sudah berkiprah di 47 negara," ucap dia, Senin (4/7/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 27 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 27 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

MAKI Sebut Lukas Enembe Bisa Dijemput Paksa jika Senin Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

MAKI Minta KPK Kirim Dokter Independen untuk Periksa Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Bongkar Aktivitas Lukas Enembe Berjudi, MAKI: Dia Bisa Jalan Tanpa Kursi Roda

Nasional
Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Saat Demokrat Sebut Oknum Parpol Diutus Jokowi untuk Minta Kursi Wagub Papua...

Nasional
'Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati...'

"Sikap Ganjar Akan Membuat Calon Pemilih Semakin Jatuh Hati..."

Nasional
Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Andi Arief Sebut Partai Demokrat dan Lukas Enembe Diancam Orang Mengaku Utusan Jokowi

Nasional
MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

MAKI Ungkap Aktivitas Lukas Enembe Bermain Judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Jokowi: Selamat Hari Tani Nasional, Pemerintah Dukung Sektor Pertanian Sepenuhnya

Nasional
Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Andi Arief Sebut Orang Mengaku Utusan Jokowi Temui Demokrat, Minta Posisi Wagub Papua

Nasional
UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

UPDATE 24 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,90 Persen, Ketiga 26,90 Persen

Nasional
Sebut Prabowo Tak Butuh 'Endorse' Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Sebut Prabowo Tak Butuh "Endorse" Jokowi untuk Jadi Capres, GP Mania: Dia Sudah Teruji

Nasional
UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

UPDATE 24 September: Bertambah 1.724, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.421.118

Nasional
Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Istana: Kalau Petani Punya Surat Tanah, Tak Boleh Dikriminalisasi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.