Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Kompas.com - 29/06/2022, 09:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KONFLIK antara Rusia dan Ukraina tak kunjung mereda. Perang yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina ini sudah memakan banyak korban jiwa dari kedua negara.

Presiden Jokowi berusaha menengahi agar kedua negara segera menyudahi konflik ini.

Presiden Jokowi dikabarkan sudah bertolak ke Ukraina. Menurut informasi dari Istana, dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny, Polandia, kereta yang membawa Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan berangkat menuju Kyiv, Ukraina tepat pada pukul 21.15 waktu setempat, Selasa, 28 Juni 2022.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara menggunakan Kereta Luar Biasa yang disiapkan Pemerintah Ukraina. Moda transportasi yang juga digunakan para pemimpin negara yang berkunjung ke Ukraina.

Presiden Jokowi akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy. Usai dari Ukraina, Jokowi rencananya akan melawat ke Rusia.

Sama seperti di Ukraina, Jokowi juga akan menemui Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin.

Ini bukan kunjungan biasa. Orang nomor satu di Indonesia ini membawa misi mulia, yakni berniat menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Jokowi akan meminta kedua negara untuk melakukan gencatan senjata dan duduk bersama guna menyelesaikan sengketa.

Dampak perang Rusia – Ukraina

Ribuan warga sipil tetap tinggal di kota Severodonetsk setelah Rusia hampir menguasai salah satu kota besar di kawasan Donbas itu.

GETTY IMAGES via BBC INDONESIA Ribuan warga sipil tetap tinggal di kota Severodonetsk setelah Rusia hampir menguasai salah satu kota besar di kawasan Donbas itu.
Hingga hari ini belum ada tanda-tanda konflik antara Rusia dan Ukraina akan mereda. Rusia terus berusaha menguasai dan mengangkangi negara yang dekat dengan Barat ini.

Sementara Ukraina terus meminta dukungan dan suplai senjata dari Amerika dan Eropa.

Perang yang terjadi sejak Februari 2022 ini sudah merenggut banyak korban jiwa dari kedua negara, baik sipil maupun tentara.

Konflik ini juga berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi, baik di kedua negara maupun belahan dunia lainnya termasuk Indonesia.

Meski tak terlibat, Indonesia ikut merasakan dampak dari dua negara yang sedang bersengketa ini, khususnya di bidang ekonomi.

Ekspor Indonesia ke Ukraina dan Rusia kena imbas konflik ini. Nilai tukar rupiah juga diprediksi akan terancam jika perang terus berkepanjangan.

Dari sekian dampak ekonomi yang menimpa negeri ini, yang paling terasa adalah di sektor energi. Harga minyak dunia langsung melambung tinggi. Dan ini dipastikan akan membebani APBN karena melambungnya angka subsidi.

Jejak Indonesia

Presiden Jokowi tak sendiri. Sebelumnya Presiden kedua Indonesia, Soeharto juga pernah melakukan langkah serupa.

Dia mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia Herzegovina. Padahal saat itu Bosnia sedang dikepung dan dibombardir oleh Serbia.

Di tengah baku tembak antara Bosnia dan Serbia, Soeharto datang dan meminta kedua negara untuk menahan diri dan menyudahi perang yang sudah merenggut ribuan nyawa ini.

Muhammad Jusuf Kalla juga pernah melakukan hal yang sama. Saat menjabat sebagai Wakil Presiden RI, pria yang akrab dipanggil JK ini datang ke Afganistan.

Padahal negara ini masih terlibat perang antara pasukan pemerintah dengan kelompok Taliban.

JK tak hanya menemui presiden Afganistan, namun juga menyambangi pimpinan Taliban.

Jejak peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia juga tersebar di berbagai organisasi dan lembaga, mulai dari PBB hingga ASEAN.

Amanat Konstitusi agar Indonesia terlibat dan berperan aktif dalam menjaga dan mewujudkan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial juga diimplementasikan di berbagai forum regional dan internasional.

Menakar peluang Jokowi

Lawatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia guna menyudahi konflik kedua negara memicu pro kontra.

Ada yang menilai upaya Jokowi ini akan terbentur tembok tinggi. Kemampuan Jokowi untuk menghentikan perang diragukan. Pasalnya, Indonesia tak memiliki kekuatan untuk menekan.

Indonesia tidak punya uang dan senjata untuk memaksa kedua negara melakukan gencatan senjata.

Meski demikian, ada juga yang menilai Jokowi berpeluang mendamaikan kedua negara yang tengah terlibat perang.

Alasannya, upaya negosiasi yang dilakukan Jokowi bisa menjadi exit strategi karena Rusia dan Ukraina memiliki alasan untuk menghentikan perang.

Ini terjadi dengan asumsi Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah ingin menghentikan perang, namun butuh cara yang elegan.

Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 dianggap sebagai nilai lebih. Karena, negara-negara anggota G20 meliputi 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia.

Posisi Indonesia yang ‘netral’ dalam menyikapi konflik Rusia dan Ukraina juga diharapkan bisa menuai kepercayaan dari kedua negara yang tengah bersengketa.

Mampukah Jokowi mendamaikan Rusia dan Ukraina? Lalu apa dampaknya jika Jokowi gagal dan perang masih berkepanjangan?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (29/6/2022), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com