Arti Manuver Politik

KOMPAS.com – Dalam dunia politik praktis, terdapat istilah manuver politik.

Istilah ini kerap digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah yang diambil partai politik (parpol) ataupun tokoh parpol.

Manuver politik tentu dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu dari pihak yang bersangkutan.

Lalu, apa arti manuver politik?

Baca juga: Ancam Pecat Kader PDI-P yang Manuver Politik, Megawati: Main Dua Kaki, Tiga Kaki, Keluar!

Makna manuver politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti manuver politik adalah gerakan yang cepat dalam bidang politik.

Secara umum, manuver politik dapat diartikan sebagai tindakan atau gerakan politik yang dilakukan untuk mencapai maksud politik tertentu.

Tujuan atau maksud politik yang dimaksud, misalnya untuk mengamankan posisi pihak yang bersangkutan, atau dikarenakan adanya perbedaan prinsip, ideologi, atau visi dan misi.

Baca juga: Kritik Menteri yang Manuver Politik Jelang 2024, Mardani: Fokus Saja Berat, Apalagi Terbelah

Contoh manuver politik

Contoh manuver politik yang sering mendapat sorotan adalah "loncat pagar" atau disebut juga "lompat pagar".

Perpindahan afiliasi politik ini dapat dilakukan oleh partai politik maupun tokoh parpol.

Biasanya, loncat pagar kerap dilakukan menjelang pemilihan umum (Pemilu) digelar. Ini dikarenakan setiap manuver politik yang dilakukan dapat memengaruhi jumlah dukungan yang diterima.

Manuver seperti ini juga sering dilakukan pada saat pelaksanaan Pemilu selesai dan para pejabat terpilih mulai mengisi kursi yang dimenangkan.

Dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) misalnya.

Tak jarang pihak yang mengalami kekalahan, seperti parpol pengusung calon presiden, melakukan manuver politik dan berkoalisi dengan partai-partai pemenang.

Tujuannya, agar partai tersebut tetap memiliki pengaruh dalam merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan. Selain itu, dengan merapat ke pihak pemenang, dukungan yang diterima partai tersebut juga akan tetap stabil.

Namun, manuver-manuver politik yang dilakukan selama ini dinilai lebih sering berfokus pada kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Referensi:

• Fadli, Andi Muh. Dzul. 2017. Buku Ajar Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
• Haris, Syamsuddin (Ed). 2005. Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.