Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Kris W. Soepandji, M.P.P.
Dosen Tetap FHUI

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini

Kompas.com - 15/06/2022, 17:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA awal 1990-an, buku karya Denys Lombard yang berjudul Nusa Jawa Silang Budaya diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Karya tersebut menjelaskan, Indonesia merupakan suatu bangsa yang mendiami suatu posisi silang strategis dengan tetap mampu mempertahankan identitasnya. Hal tersebut terlihat dari sejarah perkembangan bahasa di kepulauan Nusantara.

Temuan itu konsisten dengan apa yang pernah diungkapkan oleh budayawan Prof Dr RM Ngabehi Poerbatjaraka beberapa dekade sebelumnya. Bahkan, Abdullah Ciptoprawiro, ahli filsafat Nusantara, menelaahnya lebih dalam lagi yaitu, bukan hanya struktur bahasa yang bertahan tetapi pola atau wadah dalam filosofi budaya masyarakatnya yang tetap meskipun unsur-unsur asing datang dan pergi mengisinya.

Pancasila sebagai kristalisasi peradaban Nusantara

 

Atas dasar ini, maka tidak mengherankan Bung Karno selalu mengatakan bukan beliau pencipta Pancasila. Dia hanya penggali Pancasila. Di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1960, Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari esensi peradaban bangsa kepulauan Nusantara yang sudah ada ribuan tahun.

Masih menurut Bung Karno, nilai yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah semangat gotong royong.

Baca juga: Maksud dari Pancasila Tidak Bersifat Utopis

Terkait hal ini, Soediman Kartohadiprodjo menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai hukum adat. Dengan demikian, nilai-nilai yang tersimpan dalam Pancasila merupakan manifestasi nilai-nilai hukum adat yang menjadi pegangan kehidupan bangsa di Nusantara selama ribuan tahun.

Nilai-nilai tersebut apabila dijabarkan menjadi pasangan nilai-nilai antinomies berupa dominasi nilai-nilai komunalisme terhadap individualisme, dominasi nilai-nilai spiritualisme terhadap nilai-nilai materialisme dan dominasi nilai-nilai romantisisme terhadap rasionalisme (Agus Brotosusilo, 2021).

Hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis memiliki jumlah yang begitu banyak di Nusantara, tergantung dari situasi geografis dan sejarah pembentukan masyarakat, sehingga hukum tersebut dipatuhi dalam sikap tindak masing-masing masyarakat hukum adat. Namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki konsistensi, termasuk makna yang berhasil digali oleh Bung Karno dan didukung oleh para pendiri bangsa pada proses pembentukan negara Republik Indonesia.

Dengan memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pola yang tetap atau wadah dari segenap unsur-unsur yang masuk maupun berkembang dari dalam masyarakat Indonesia, maka apabila dilihat lebih seksama sila ke-empat Pancasila, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan...," merupakan suatu bukti bahwa dominasi nilai-nilai spiritualisme dalam kehidupan bangsa Indonesia begitu kuat.

Konsep hikmat kebijaksanaan mustahil dipisahkan dari keyakinan spiritual terhadap pentingnya bimbingan dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oleh sebab itu konsep kerakyatan maupun supremasi hukum dalam konteks negara Republik Indonesia tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan konsep-konsep sekuler yang berasal dari masyarakat asing.

Keselarasan antara tata peraturan perundang-undangan nasional dengan nilai-nilai Pancasila akan melahirkan kebijakan negara yang pastinya mengutamakan kepentingan nasional.

Melindungi kepentingan nasional

 

Kepentingan nasional yang vital dari suatu bangsa akan terlihat dari kebijakan negara terkait aktivitas ekonomi strategisnya yang merupakan jantung dan urat nadi kehidupannya. Dalam hal Indonesia, industri nasional terkait manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman, tekstil, alat pertahanan, pertanian dan perkebunan seperti padi, cokelat, rempah-rempah, kopra, kelapa sawit, tembakau dan cengkeh, perikanan air tawar dan laut, bahkan pertambangan, minyak-gas (energi), ekonomi digital dan sebagainya merupakan kepentingan nasional yang vital.

Melindungi kepentingan nasional yang vital haruslah tetap memperhatikan kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia seperti kelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas flora dan fauna) dan keanekaragaman budaya. Apalagi nilai-nilai Pancasila menghendaki hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam.

Salah satu contoh terbaru adalah kelangkaan minyak goreng sebagai produk turunan dari kelapa sawit. Ironisnya, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dunia.

Baca juga: Peristiwa Lahirnya Pancasila

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com