Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Perdagangan Baru Diharapkan Dapat Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok-Distribusi Migor

Kompas.com - 15/06/2022, 17:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji meminta Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru saja dilantik, Zulkifli Hasan untuk membenahi beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai dilakukan menteri sebelumnya, Muhammad Lutfi.

Secara khusus, Zulkifli diminta menyelesaikan soal harga kebutuhan bahan pokok yang belakangan menjadi polemik di masyarakat.

"Pak Menteri, banyak hal yang harus diselesaikan, yang utama tentang stabilitas harga khususnya harga bahan pokok. Apalagi, ada ancaman krisis pangan global yang bisa merembet ke negara kita," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (15/6/2022).

Politisi Partai Golkar itu kemudian menjelaskan pekerjaan rumah kedua bagi Zulkifli yaitu terkait perdagangan aset digital.

Baca juga: Zulhas Dilantik jadi Mendag, Ketum PPP Sebut Tak Berpengaruh ke KIB

Dia mengatakan, perdagangan aset digital yang marak praktik penipuan berkedok investasi menjadi domain Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Karena menyangkut jumlah korban dan nominal yang sangat besar," ujarnya.

Sementara, terkait minyak goreng, Sarmuji juga berharap Mendag bekerja sama dengan Menteri Perindustrian (Menperin) terkait alur distribusi.

Menurutnya, kerja sama itu diperlukan agar alur distribusi minyak goreng terpantau sejak dari pabriknya.

"Tanpa kerja sama yang baik, peluang terjadi kebocoran minyak goreng dan penyelundupan minyak goreng yang disubsidi akan terus terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu siang.

Baca juga: Cerita Zulhas Diajak Diskusi Jokowi Sehari Sebelum Jadi Menteri

Dengan pelantikan itu, Hadi resmi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN.

Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Sebelum pelantikan, kabar mengenai Zulkifli akan masuk kabinet Jokowi sudah santer terdengar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com