Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Baru: Raja Juli, Afriansyah Noor, dan Wempi Wetipo

Kompas.com - 15/06/2022, 13:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

Profil John Wempi Wetipo

Wempi Wetipo bukan orang baru di pemerintahan. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2019.

John Wempi Wetipo lahir di Jayawijaya, Papua, 15 September 1972. Ia merupakan mantan Bupati Jayawijaya dua periode, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018.

Selama menjadi Bupati Jayawijaya, Wempi pernah mendapat penghargaan. Antara lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Profil John Wempi Watipo, Wamen PUPR yang Kini Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri

 

Penghargaan dari KPK itu terkait manajemen keuangan yang diterapkan Wempi di Kabupaten Jayawijaya. Atas prestasinya tersebut, ia kembali terpilih memimpin Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2013.

Tahun 2018, Wempi mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua di Pilkada. Namun ia dikalahkan oleh kandidat petahana, yaitu Lukas Enembe yang berpasangan dengan Klemen Tinal.

Wempi beserta pasangannya Habel Meluas Suwae hanya memperoleh suara sebanyak 32,46 persen. Sementara, Lukas Enembe meraih suara lebih banyak yaitu 67,54 persen suara.

Wempi memulai kariernya sebagai PNS Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tahun 1996-1998. Kemudian, Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tahun 1998-2006.

Dia juga pernah menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tahun 2006-2008. Wempi menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. 

Sementara, gelar S2 ia raih dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Kini, 3 tahun menjabat sebagai Wakil Menteri PUPR, Wempi dipercaya menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com