Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle", antara Membenahi Kinerja atau Memelihara Kekuasaan Jokowi

Kompas.com - 15/06/2022, 06:32 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri dan tokoh yang dipanggil ke Istana Negara untuk menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (14/6/2022) semakin menegaskan wacana reshuffle kabinet perlahan semakin mendekati kenyataan.

Mereka yang dipanggil di antaranya Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, serta Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra.

Terkait pemanggilan Zulkifli, dia digadang-gadang bakal diberi kursi di kabinet.

Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, Nasdem: Siap Kurang, Siap Tetap, Siap Tambah

Kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju berulang kali mencuat sejak PAN memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi pada akhir Agustus 2021 lalu. Namun, hingga kini, belum ada satu pun kader PAN yang duduk di kabinet.

Seluruh kewenangan terkait penyusunan dan perombakan kabinet sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Jika dia mempertimbangkan untuk mengakomodasi PAN sebagai anggota koalisi supaya mendapat tempat di kabinet, maka hal itu menjadi wewenangnya.

Menurut Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, jika wacana reshuffle benar-benar terjadi maka menurut dia Presiden seolah memang tengah mencari momen yang tepat. Apalagi jika nantinya PAN memang diberi tempat di kabinet.

Siti mengatakan, masyarakat nantinya akan menilai apakah dengan reshuffle membuat komposisi kabinet akan disesuaikan dengan kekuatan politik pendukung utama pemerintahan Jokowi, dan keberlangsungan dukungan politik ke depan.

Baca juga: Presiden Jokowi Panggil Ketum PAN ke Istana di Tengah Isu Reshuffle

Akan tetapi, kata Siti, jika Jokowi melakukan reshuffle semata-mata buat memberikan tempat kepada partai politik yang mendukungnya, maka alasannya menjadi sangat politis.

"Bila itu yang akan dilakukan, Jokowi sedang melakukan kalkulasi politik yang tak semata-mata didasari atas kepentingan memiliki menteri-menteri yang cakap dan tangkas melaksanakan tugas-tugas, tapi juga kepentingan politik untuk memelihara kekuasaan," ujar Siti saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Menurut Siti, konteks politik juga menjadi pertimbangan serius reshuffle jika PAN akhirnya bergabung ke dalam pendukung kekuasaan.

Secara terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti menilai seharusnya di sisa masa jabatannya Presiden Jokowi memperhitungkan program kerja yang harus dituntaskan, ketimbang memasukkan partai pendukung ke dalam kabinet melalui reshuffle.

Baca juga: Bambang Pacul Ungkap Nama-nama yang Dipanggil ke Istana di Tengah Isu Reshuffle: Ada Raja Juli-Ketum Parpol

"Sebab, komposisi yang ada saat ini saja sudah didominasi oleh anggota kabinet dari parpol. Dan kenyataannya, hanya merepotkan presiden dalam koordinasi," ujar Ray.

"Maka dalam hal ini, mengundang PAN masuk ke dalam kabinet bukanlah pilihan ideal. Baiknya presiden justru mengurangi kursi kabinet dari parpol dan menambah jumlah kursi kabinet non parpol," sambung Ray.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com