Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Toto TIS Suparto
Editor Buku Lepas, Ghostwritter

Editor Buku

"Reshuffle" Kabinet, Buat Siapa?

Kompas.com - 15/06/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TANGGAL Masehi 15 Juni 2022 atau tanggal Jawa 15 Sela 1955 – Alip, hari Rabu dengan pasaran Pahing dan wuku Kuningan, diperkirakan banyak pihak sebagai hari pilihan Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan kebijakan penting.

Perkiraan ini merujuk kepada pengalaman sebelumnya. Kalau tidak Rabu Pahing, ada kalanya Rabu Pon.

Atas dasar itulah muncul rumor, kalau toh Presiden akan melakukan reshuffle (pergantian anggota kabinet), bisa jadi diumumkan Rabu Pahing.

Maka, hari-hari ini media ramai memprediksikan siapa yang bakal kena reshuffle dan siapa yang akan masuk ke kabinet.

Media pun mengkaitkan dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang dipanggil Presiden Jokowi sepanjang Selasa (14/6/2022).

Ada atau tidak ada reshuffle, tetap saja muncul pertanyaan, reshuffle itu buat siapa? Untuk rakyat? Atau untuk parpol?

Sebab, isu reshuffle kali ini dikaitkan dengan ujung masa jabatan Jokowi. Kata pengamat politik, dua tahun lagi Jokowi meninggalkan Istana dan sekarang merupakan saat yang tepat untuk balas budi kepada orang-orang dekatnya yang loyal mendukungnya, tetapi belum kebagian kursi empuk.

Kalau itu alasan reshuffle, maka terjawab sudah, buat apa ada reshuffle? Buat mengakomodasi politik balas budi.

Artinya, kepentingan rakyat diabaikan. Dalam pandangan filsafat moral, reshuffle macam ini cuma mengedepankan "kerja".

Apa makna "kerja" dari kacamata filsafat moral? Kerja, dalam pengertian biasa, adalah kegiatan melakukan sesuatu; atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:554).

Jadi jika memperhatikan pengertian itu, menteri yang sekadar bekerja bermaksud melakukan sesuatu untuk mencari nafkah.

Pengertian itu tidak mengandung kepentingan orang banyak karena nafkah itu lebih untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga.

Jika dikaji lebih dalam lagi, yakni dengan memakai bingkai etika, akan lebih kelihatan bahwa kata kerja cenderung mengutamakan urusan perut.

Filsuf Hannah Arendt sangat jelas memaparkan pengertian kerja tersebut. Kerja, menurut Arendt, merupakan tuntutan agar manusia bisa hidup.

Dalam hidupnya, manusia memunyai kebutuhan dasariah dan lewat kerja segala kebutuhan dasariah ini dipenuhi. Maka, "saya bekerja", karena "saya ingin memenuhi kebutuhan hidup".

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com