Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Umat Buddha Resah soal Ide Kenaikan Tiket ke Stupa Candi Borobudur

Kompas.com - 07/06/2022, 05:41 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, berharap ada jalan keluar secepatnya supaya perdebatan tentang gagasan kenaikan tarif naik stupa Candi Borobudur tidak berlarut-larut.

Menurut Rusli, umat Buddha di Indonesia tidak ingin persoalan itu justru membuat masyarakat menjadi segan untuk berkunjung ke Candi Borobudur.

"Jadi kami umat Buddha sangat gelisah sebenarnya. Kami ingin supaya di sana ada ketenangan. Bukan bikin orang galau karena enggak bisa masuk," kata Rusli saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Di sisi lain, Rusli juga berharap pemerintah lebih bijak dalam mengelola Candi Borobudur. Sebab, situs itu mulanya memang dibangun sebagai tempat untuk beribadah bagi umat Buddha.

Baca juga: Kenapa Jumlah Wisatawan di Candi Borobudur Harus Dibatasi?

"Candi Borobudur itu dibangun zamannya Dinasti Syailendra. Waktu itu adalah bukan untuk pariwisata, waktu itu adalah untuk sembahyang. Kalau kita istilahkan sekarang ini kan klenteng atau vihara. Kalau dulu kan candi," ujar Rusli yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI).

Rencana pemerintah menaikkan tarif untuk naik ke stupa Candi Borobudur sebesar Rp 750.000 bagi wisatawan lokal dinilai memberatkan. Hal itu juga dinilai bakal berdampak negatif bagi masyarakat sekitar yang hidup dari kegiatan pariwisata seperti menjual cinderamata, menjajakan makanan dan minuman, sampai kepada pelaku jasa transportasi.

Rusli menyatakan, umat Buddha terkejut dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif naik ke stupa Candi Borobudur. Bahkan menurut dia jika gagasan itu diterapkan maka bakal melukai perasaan banyak pihak.

"Padahal umat Buddha sangat menjunjung tinggi ajaran kasih sayang," ucap Rusli.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana menaikkan tarif untuk turis lokasi buat naik ke stupa Candi Borobudur belum diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

Baca juga: Sandiaga Sebut Harga Tiket Candi Borobudur Bukan untuk Komersialisasi

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir pada Senin (6/6/2022).

"Rencana tarif tersebut belum final. Akan dibahas dan diputuskan Presiden minggu depan," lanjutnya.

Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000.

Sementara untuk sekedar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Luhut juga mengatakan berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Harga Tiket Candi Borobudur

Nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan pemesanan secara online. Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com