Memprediksi Arah dan Tujuan Politik Koalisi Indonesia Bersatu

MASIH ingatkah Rakernas Projo yang dilakukan di Magelang pada 20 -22 Mei 2022? Acara Rakernas tersebut menarik dan istimewa karena dihadiri Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam isi pidatonya, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada peserta Rakernas agar tidak terburu- buru memilih capres 2024.

"Ojo kesusu," kata Jokowi.

Kalimat tersebut sempat viral dan menjadi banyak inspirasi bagi pimpinan partai politik untuk hati-hati dan cermat berbicara terkait siapa capres yang akan diusung menjelang pilpres 2024.

Situasi perpolitikan Tanah Air mulai memanas. Parpol sudah mulai berburu waktu untuk memenangkan pemilu 2024.

Agenda pileg dan pilpres 2024 memang masih relatif lama, sekitar dua tahun lagi. Namun, elite partai mulai agresif.

Pada Sabtu, 4 Juni 2022, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Golkar, PAN dan PPP menggelar acara Silaturahmi Nasional di Jakarta.

Acara tersebut dihadiri banyak tokoh nasional di antaranya Luhut Binsar Panjaitan dan Ketum PROJO Budi Arie Setiadi, dua tokoh yang dekat dengan Jokowi.

Silaturahmi Nasional pertama tersebut digelar sebagai kelanjutan pembicaraan elite partai. Komunikasi yang dilakukan sangat intensif setelah KIB dideklarasikan oleh tiga ketum partai pada 22 Mei 2022 di Jakarta.

Forum Silatnas KIB menghasilkan keputusan yang sangat penting untuk perjalanan politik ke depan. Kesepakatan yang mengikat dan menguntungkan para pihak.

Isi kesepakatan tersebut secara prinsip bahwa mereka melakukan koalisi bersama dan melakukan penandatanganan perjanjian bersama. Ketiga ketum partai menandatangani nota kesepahaman sebagai bagian keputusan tertinggi.

Dengan resminya mereka berkoalisi akan berdampak proses kerja politik berikutnya. Koalisi akan membagi wilayah kerja sama dan keputusan kerja menjadi kepentingan kolektif.

Setiap pekerjaan dan keputusan akan menyertakan partai koalisi. Tentunya target bersama itu bisa dalam bentuk kebijakan dan program kerja.

Lantas apa tujuan pembentukan KIB dan bagaimana langkah strategis untuk mencapai tujuannya?

Isu santer yang urgen dibicarakan tentunya berkaitan dengan persiapan kontestasi pemilu 2024.

Baik secara individu maupun kolektif setiap partai dan koalisi akan fokus pada pemenangan pileg dan pilpres yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

Barometer kemenangan setiap partai adalah menguasai parlemen. Sementara barameter koalisi adalah memenangkan capres-cawapres dan membentuk kabinet koalisi.

Penulis memberikan beberapa tujuan dan target politik yang akan dikejar dan dicapai dari Koalisi Indonesia Bersatu.

KIB diciptakan oleh para pendirinya untuk membentuk kekuatan politik baru di tengah-tengah kekuasaan yang sedang berjalan di pemerintahan Jokowi.

Koalisi ini hadir sebagai penjaga pemerintahan saat ini, koalisi baru di luar koalisi politik pengusung dan pendukung Jokowi sebelumnya.

Dua ketum dalam KIB merupakan pembantu Jokowi, yakni Ketum PPP Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas) dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian).

Sementara PAN dalam proses negosiasi untuk mendapatkan jabatan menteri. Jadi semua Ketum Parpol KIB akan menjadi bagian pemerintah.

Dapat disebutkan bahwa KIB adalah koalisi bayangan dari koalisi parpol pendukung pemerintah.

Garis besar pembentukan koalisi ini dianggap sebagai infrastruktur politik baru untuk mengawal pemerintahan dan memperlancar transisi pemerintahan kelak.

Mereka sadar bahwa koalisi gemuk yang sedang menopang pemerintahan Jokowi tidak bisa disatukan lagi dalam agenda politik selanjutnya. Banyak faksi dan fraksi kepentingan yang berbeda.

Masih ingatkah jika tiga elite partai dalam KIB pernah menyuarakan perpanjangan jabatan presiden dan pengunduran jadwal pemilu? Penulis menyebut KIB yang terbentuk sebagai Koalisi Status Quo.

KIB sengaja dibentuk untuk membendung kekuatan politik dan strategi mendapatkan bargaining baru di lingkaran Pemerintahan.

Ingat, koalisi parpol pendukung Jokowi periode kedua sangatlah gemuk. Jokowi sudah berada pada posisi periode ke dua menjadi presiden dan tidak bisa mencalonkan lagi ke tiga kalinya.

Usia pemerintahan Jokowi tinggal dua tahun lagi. Hal ini menyebabkan terjadinya kompetisi dan gesekan sangat kuat di internal parpol koalisi.

Banyak indikasi jika presiden sudah gerah dan marah. Parpol sudah mulai meninggalkan dukungannya ke pemerintah.

Begitu juga para pembantu presiden yang berasal dari parpol sudah tidak loyal. Para menteri justru sudah curi start berkampanye untuk kepentingan investasi politiknya.

Setidaknya ada empat menteri yang secara terang-terangan mengambil tiket di bursa capres 2024.

Situasi internal Kabinet Jokowi ini sangat berbahaya yang bisa berdampak pada penurunan tingkat kepuasan publik atas pemerintahan.

Pembentukan KIB menurut analisa penulis telah mendapatkan restu Jokowi. Presiden mengetahui dan memberikan lampu hijau pembentukan KIB.

Presiden sangat membutuhkan dukungan koalisi baru untuk memastikan pemerintahan berjalan mulus hingga akhir masa jabatan.

Hubungan mutualisme. Presiden mendapatkan jaminan dukungan di permanen hingga akhir pemerintahan, sementara presiden memberikan banyak imbalan dan iming-iming bagi parpol yang ada di dalam koalisi.

Penulis juga melihat jika KIB didesain untuk menangkap peluang dalam perebutan calon presiden.

KIB jauh-jauh hari memastikan persiapan infrastruktur koalisi parpol yang solid ditambah logistiknya yang melimpah. Tinggal menuju satu langkah strategisnya, yakni memilih pasangan capres dan cawapres.

Jika partai lain masih dalam skala menggagas koalisi, KIB sudah pada level penjaringan calon presiden.

KIB secara konstitusional mendapatkan tiket mengusung pasangan cawapres dan cawapres karena sudah melampaui syarat ambang presiden atau presidential threshold.

Perburuan capres sejak dini akan banyak menguntungkan koalisi. KIB sadar minimnya elektabilitas ketiga Ketum partai sehingga mereka harus lompat pagar, mencari tokoh potensial di luar partai.

KIB menyediakan wadah yang sudah solid sehingga banyak tokoh akan tertarik masuk dalam daftar capres.

Kerja KIB kedepan juga akan memberikan manfaat buat internal masing-masing partai. Efek ekor jas akan meningkatnya elektabilitas partai yang menginduk di KIB.