Jokowi Minta Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di IKN Lebih Dimatangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan dalam mempersiapkan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden meminta agar perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan IKN lebih dimatangkan dan melibatkan semua kementerian/lembaga terkait untuk saling berkoordinasi sehingga target-target pembangunan IKN dapat tercapai.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (3/6/2022).

"Bapak Presiden dalam memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi, khususnya perencanaan untuk multisektor," ujar Bambang sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Tambang Ilegal Hantui Kawasan Penyangga IKN

"Dalam hal ini, semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi memang sudah bekerja dan melakukan konsolidasi dan koordinasi di antara mereka," lanjutnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN akan melibatkan banyak pekerja di lapangan.

Hal tersebut dilakukan agar target-target dapat tercapai secara maksimal dalam jangka waktu tertentu.

"Untuk pekerja di lapangan jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung sekitar 150.000 hingga 200.000 pekerja di lapangan. Kenapa sebanyak itu? Karena memang pada pelaksanaan ini karena waktunya sempit," katanya.

Baca juga: Bangun IKN Nusantara, Pemerintah Gunakan Sistem Plug and Play

"Dan kita harus mencapai beberapa target tentunya jumlah pekerja, dan nanti jumlah material juga akan cukup banyak," tutur Bambang.

Bambang juga mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan hidup dan interaksi dengan masyarakat sekitar harus tetap diperhatikan selama rangkaian proses pembangunan IKN.

Menurutnya, Jokowi mengarahkan untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan kondisi dengan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat.

"Kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat sudah bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini," tutur Bambang.

Baca juga: Pembangunan IKN Dimulai Semester II 2022, Istana dan Gedung Kementerian Inti Didahulukan

Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa konversi hutan dan lahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dia menyebutkan, pemerintah akan melakukan reforestasi hutan agar kondisi hutan tetap terjaga.

"Sehingga _sustainable forest city_ untuk Nusantara ini benar-benar dapat kita wujudkan dengan baik. Kota yang _green_, kota yang _smart_ ataupun cerdas, kota yang inklusif, dan juga kota yang _sustainable_ ke depannya," tambahnya.