Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Lahir Pancasila, Ketua DPR: Refleksi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sangat Relevan Saat Ini

Kompas.com - 01/06/2022, 14:42 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani merefleksikan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai perjuangan untuk memuliakan manusia dan mewujudkan perdamaian dunia.

Pemuliaan manusia dan upaya merealisasikan perdamaian dunia dirasa perlu di tengah pandemi yang belum hilang sepenuhnya dan konflik geopolitik yang sedang melanda.

“Pandemi dan perang sama-sama memakan korban bernama manusia. Karenanya, refleksi atas 'Kemanusiaan Yang Adil Beradab' pada Hari Lahir Pancasila ini menjadi sangat relevan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/6/2022), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Titik Lahirnya Pancasila

Puan mengenang bagaimana prinsip filosofis “internasionalisme” atau “perikemanusiaan” yang menjadi ruh dalam Sila Kedua Pancasila itu diformulasikan dengan jelas oleh Bung Karno pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

Menurut dia, "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" adalah idealisasi perjuangan untuk memuliakan hak-hak asasi manusia sekaligus ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia.

Puan mengenang bagaimana prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan ini dicetuskan Bung Karno agar nasionalisme Indonesia tidak menganut nasionalisme yang Chauvinisme, tetapi menjadi bangsa yang mewujudkan persaudaraan dunia.

“Di sisi lain internasionalisme yang dicetuskan Bung Karno bukanlah kosmopolitanisme atau antikebangsaan. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme,” kata Puan mengutip pernyataan Bung Karno.

Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bisa mewujudkan perjuangan memuliakan manusia.

Menurut dia, perjuangan DPR RI dalam mengesahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah bagian dari pembumian Kemanusiaan Yang Adil Beradab.

Baca juga: Mahfud MD: Pancasila adalah Kesepakatan Luhur

“Melalui tugas konstitusionalnya menyusun undang-undang, DPR ingin memuliakan, melindungi harkat, dan martabat manusia, tak terkecuali perempuan agar kekerasan seksual bisa dicegah dan ditindak secara progresif sehingga memberikan keadilan bagi korban,” ujarnya.

Puan mengatakan perjuangan untuk memuliakan manusia tidak akan berhenti dilakukan DPR melalui produk-produk legislasi yang akan dihasilkan, misalnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sedang dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Menurut dia, melalui RUU tersebut, DPR RI ingin negara hadir untuk menyejahterakan ibu dan anak sejak di dalam kandungan, kelahiran, dan pascakelahiran demi memajukan dan memuliakan manusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com