DPR Agendakan Rapat Bareng Mendag Pekan Depan, Minta Solusi Masalah Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pada Selasa (24/5/2022) pekan depan untuk membahas persoalan minyak goreng.

Anggota Komisi VI Andre Rosiade mengatakan, dalam rapat kerja tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan dari Lutfi terkait upaya pemerintah mewujudkan harga minyak goreng curah mencapai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.

"Insya Allah hari Selasa kalau Pak Mendag-nya enggak ke luar negeri, Selasa siang jam 2, Komisi VI akan mengundang Menteri Perdagangan rapat kerja dengan Komisi VI," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

"Akan kita kejar, kita kuliti, dan kita tanyakan apa solusi pemerintah yang nyata untuk memastikan 14.000 HET ini benar-benar terwujud," ujar Andre.

Baca juga: Saat Jokowi hingga Mendag Lutfi Disomasi Gara-gara Minyak Goreng...

Andre mengakui, harga minyak goreng curah di pasaran masih berada di atas HET, yakni di kisaran Rp 17.000 per liter meski sudah berangsur-angsur turun.

Oleh karena itu, ia juga berpesan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian BUMN untuk memastikan program minyak goreng rakyat benar-benar berjalan.

Andre menuturkan, lewat program tersebut, pemerintah berjanji menyiapkan ribuan titik distribusi minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter yang dapat dibeli langsung oleh rakyat.

Baca juga: Luncurkan Program MigorRakyat, Mendag: Ini Bentuk Kepedulian Pengusaha untuk Rakyat

"Jangan sampai nanti ada program minyak goreng rakyat ini, ada 10.000 titik seluruh Indonesia mendistribusikan minyak goreng dengan harga HET Rp 14.000 itu dapat laporan yang di atas kertas saja, tidak real dirasakan oleh masyarakat," kata Andre.

Politikus Partai Gerindra itu juga mendorong Kemendag untuk mememberdayakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Kemendag untuk menindak mafia minyak goreng, termasuk para penimbun.

"Ini juga akan kita dorong jangan sampai instrumen yang ada di Kemendag itu juga tidak bergerak. Besok kita akan pertegas lagi dan akan bikin kesimpulan di rapat kerja," ujar Andre.