Kompas.com - 15/05/2022, 02:00 WIB
Tampilan aplikasi Smart GPS Speedometer untuk mengukur kecepatan kendaraan KOMPAS.com/ZulfikarTampilan aplikasi Smart GPS Speedometer untuk mengukur kecepatan kendaraan

KOMPAS.com - Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kecepatan kendaraan yang tidak terkontrol. Bahkan, kecepatan kendaraan menjadi salah satu penyebab paling utama kecelakaan.

Kementerian perhubungan atau kemenhub membuat aturan terkait batas kecepatan kendaraan. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, di sekitar sekolah, kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi, atau alasan geometrik jalan.

Batas kecepatan kendaraan bermotor dibedakan oleh kelas jalan. Berikut aturan batas kecepatan kendaraan bermotor:

Jalan Bebas Hambatan

Kecepatan yang diatur dalam kondisi arus bebas adalah paling rendah 60 kilometer per jam dan paling tinggi 100 kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan.

Baca juga: Truk Terguling di Jalan Tol, Ingat Lagi Batas Kecepatan Aman

Jalan bebas hambatan yang dimaksud adalah jalan nasional yang terdiri dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.

Peraturan kecepatan di jalan tol lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 23 ayat 4, yaitu:

  • Kecepatan di jalan bebas hambatan atau tol paling rendah 60 kilometer per jam dan paling tinggi 100 kilometer per jam.
  • Tol dalam kota sendiri kecepatan minimal berkendara 60 kilometer per jam dan maksimal 80 kilometer per jam.
  • Tol luar kota yaitu minimal 60 kilometer per jam dan maksimal 100 kilometer per jam.

Jalan Antarkota

Kecepatan yang diatur untuk jalan antarkota adalah paling tinggi 80 kilometer per jam.

Jalan antarkota yang dimaksud terdiri atas:

  • Jalan nasional yang berupa arteri primer, kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional.
  • Jalan provinsi yang berupa kolektor primer dan jalan strategis provinsi.
  • Jalan kabupaten yang berupa kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, jalan strategis kabupaten.

Jalan Perkotaan

Kecepatan yang diatur untuk jalan kawasan perkotaan adalah paling tinggi 50 kilometer per jam.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan 'Dome' Gedung Kura-Kura

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan "Dome" Gedung Kura-Kura

Nasional
Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Nasional
ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

Nasional
Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Nasional
Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Nasional
Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Nasional
Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Nasional
Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

Nasional
KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

Nasional
Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

Nasional
Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.