Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Minta Maaf, Akui Pelayanan Mudik Lebaran Belum Maksimal

Kompas.com - 09/05/2022, 09:12 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah selama mudik Lebaran 2022 belum maksimal.

Menurut dia, ini karena jumlah pemudik yang melonjak sehingga mobilitas begitu tinggi.

Untuk itu, Kemenhub akan melakukan evaluasi agar kegiatan mudik di tahun-tahun mendatang bisa diantisipasi lebih baik.

“Oleh karenanya kami sampaikan permohonan maaf belum bisa memenuhi harapan semua pihak. Kami akan lakukan evaluasi agar kegiatan mudik dan juga kegiatan di mana akan ada pergerakan yang masif di masa yang akan datang, dapat diantisipasi dengan lebih baik,” ujar Budi seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (9/5/2022).

Baca juga: Pulang Mudik Lebaran, Ini Komponen Mobil yang Wajib Dicek

Ia pun mengatakan, kegiatan mudik tahun ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi dan juga menjadi tanda dimulainya masa endemi.

Untuk itu, ia juga meminta agar pemudik menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kenaikan kasus setelah masa mudik berakhir.

“Kami selalu menekankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan kasus usai masa mudik,” ujar Budi.

Adapun kegiatan arus mudik dan balik Lebaran tahun 2022 yang dimulai pada 25 April 2022 (H-7) sampai dengan tadi malam 9 Mei 2022 (H+5) telah dilalui.

Baca juga: Mudik Lebaran 2022 yang Cetak Rekor Jumlah Penumpang dan Kendaraan Terbanyak...

Budi mengatakan, Kemenhub berkomitmen penuh untuk menjalankan amanah Presiden Joko Widodo agar mudik ini berjalan dengan aman dan sehat, serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi masyarakat.

“Berbagai masukan telah kami terima dan Alhamdulillah pada umumnya menyampaikan bahwa mudik pada tahun ini berjalan dengan baik,” ucap dia.

Ia pun mengungkapkan, mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya karena masyarakat sudah dua tahun tidak mudik selama pandemi.

Hal itu ditunjukkan dengan hasil survei yang mengekspresikan animo masyarakat yang tinggi yaitu sebanyak 85,5 juta masyarakat ingin mudik.

“Hal itu merupakan kabar gembira sekaligus tantangan bagi semua stakeholder untuk dapat melayani dengan baik,” ujar dia.

Baca juga: Pemudik yang Kembali dari Sumatera ke Jawa Capai 58 Persen pada 3-7 Mei

Sejumlah survei, simulasi, diskusi, telah dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan rekomendasi yang dieksekusi oleh para penanggung jawab di lapangan.

“Yang paling masif adalah rekan-rekan kepolisian di jalur darat, dan kemudian di penyeberangan, udara, kereta api dan laut,” ucap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com