Profil Ketua Umum PKP, dari Edi Sudrajat hingga Yussuf Solichien

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Persatuan (PKP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang berdiri pada 15 Januari 199.

PKP bermula dari Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) yang digagas oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala pada 1998.

Gerakan itu kemudian berubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan yang dideklarasikan pada 15 Januari 1999. mantan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Edi Sudrajat menjadi Ketua Umum PKP yang pertama.

Sampai saat ini tercatat ada 9 orang yang pernah menjabat sebagai ketua umum PKP. Berikut ini profil para ketua umum PKP yang dirangkum Kompas.com.

Edi Sudrajat

Edi Sudrajat adalah ketua umum pertama PKP. Mantan Panglima ABRI (kini TNI) dan Menteri Pertahanan Keamanan itu menjabat sebagai ketua umum PKP pada periode 15 Januari 1999-2 Juni 2005, dan 2 Juni 2005 hingga wafat pada 1 Desember 2006.

Edi lahir di Jambi pada 22 April 1938. Dia menikah dengan Lulu Lugiyati yang merupakan seorang pilot TNI Angkatan Udara.

Selama menjadi prajurit, Edi masuk dalam satuan infanteri. Ketika pensiun dan terjun ke politik, dia sempat bergabung dengan Golkar.

Ketika menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Edi menjadi salah satu pimpinan TNI yang menyuarakan prinsip back to basic. Yakni supaya tentara tetap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai militer dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta meninggalkan bisnis.

Haris Sudarno

Haris Sudarno menjabat sebagai ketua umum PKP periode 15 Januari 2007 sampai 14 Januari 2008.

Sama seperti Edi, Haris juga pernah berdinas di Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor jenderal di kesatuan infanteri.

Sebelum terjun ke dunia politik, Haris pernah menjabat sebagai Panglima Kodam V/Brawijaya pada 20 Maret 1993

Meutia Hatta

Meutia Hatta pernah menjabat sebagai ketua umum PKP periode 14 Januari 2008 sampai 13 April 2010. Dia adalah anak sulung dari Wakil Presiden dan Proklamator Kemerdekaan Indonesia Mohammad Hatta.

Di masa kepempimpinannya, PKP bernama Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI).

DOK. Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Meutia Hatta, Putri sulung mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta menerima surat dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, yang membebaskan PBB rumah warisan ayahnya senilai hampir Rp 70 juta.

Istri dari guru besar ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono itu pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan pada 2004 sampai 2009.

Meutia yang merupakan seorang antropolog juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2010 sampai 2014.