Profil Ketua Umum PKP, dari Edi Sudrajat hingga Yussuf Solichien

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Persatuan (PKP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang berdiri pada 15 Januari 199.

PKP bermula dari Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) yang digagas oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala pada 1998.

Gerakan itu kemudian berubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan yang dideklarasikan pada 15 Januari 1999. mantan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Edi Sudrajat menjadi Ketua Umum PKP yang pertama.

Sampai saat ini tercatat ada 9 orang yang pernah menjabat sebagai ketua umum PKP. Berikut ini profil para ketua umum PKP yang dirangkum Kompas.com.

Edi Sudrajat

Edi Sudrajat adalah ketua umum pertama PKP. Mantan Panglima ABRI (kini TNI) dan Menteri Pertahanan Keamanan itu menjabat sebagai ketua umum PKP pada periode 15 Januari 1999-2 Juni 2005, dan 2 Juni 2005 hingga wafat pada 1 Desember 2006.

Edi lahir di Jambi pada 22 April 1938. Dia menikah dengan Lulu Lugiyati yang merupakan seorang pilot TNI Angkatan Udara.

Selama menjadi prajurit, Edi masuk dalam satuan infanteri. Ketika pensiun dan terjun ke politik, dia sempat bergabung dengan Golkar.

Ketika menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Edi menjadi salah satu pimpinan TNI yang menyuarakan prinsip back to basic. Yakni supaya tentara tetap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai militer dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta meninggalkan bisnis.

Haris Sudarno

Haris Sudarno menjabat sebagai ketua umum PKP periode 15 Januari 2007 sampai 14 Januari 2008.

Sama seperti Edi, Haris juga pernah berdinas di Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor jenderal di kesatuan infanteri.

Sebelum terjun ke dunia politik, Haris pernah menjabat sebagai Panglima Kodam V/Brawijaya pada 20 Maret 1993

Meutia Hatta

Meutia Hatta pernah menjabat sebagai ketua umum PKP periode 14 Januari 2008 sampai 13 April 2010. Dia adalah anak sulung dari Wakil Presiden dan Proklamator Kemerdekaan Indonesia Mohammad Hatta.

Di masa kepempimpinannya, PKP bernama Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI).

DOK. Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Meutia Hatta, Putri sulung mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta menerima surat dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, yang membebaskan PBB rumah warisan ayahnya senilai hampir Rp 70 juta.

Istri dari guru besar ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono itu pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan pada 2004 sampai 2009.

Meutia yang merupakan seorang antropolog juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2010 sampai 2014.

Sutiyoso

Sutiyoso pernah menjabat sebagai Ketua Umum PKPI pada periode 13 April 2010 sampai 15 Juni 2015.

KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso

Sebelum terjun ke dunia politik, Sutiyoso merupakan tentara yang berdinas di Angkatan Darat. Pangkat terakhir yang disandang Sutiyoso adalah letnan jendera di kesatuan infanteri.

Sutiyoso juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya pada 1996 sampai 1997.

Isran Noor

Isran Noor pernah menjabat sebagai ketua umum PKPI pada 23 Juni 2015 sampai 27 Agustus 2016.

Sebelum terjun ke dunia politik, Isran merupakan seorang pegawai negeri sipil di pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON Gubernur Kaltim Isran Noor.

Isran pernah menjabat sebagai Bupati Kutai Timur selama dua periode yakni 2009-2011 dan 2011-2015. Dia juga menjabat sebagai Gubernur Kalimantan sejak 2018.

Sebelum bergabung dengan PKPI, Isran pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Dia bergabung dengan Partai NasDem sejak 2020.

Abdullah Mahmud Hendropriyono

Abdullah Mahmud Hendropriyono menjabat sebagai ketua umum PKPI periode 27 Agustus 2016 sampai 13 April 2018.

Dia pernah berkarir di militer dengan pangkat terakhir jenderal dan jabatan terakhir sebagai Komandan Diklat TNI Angkatan Darat pada 1994 sampai 1996.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Mantan Kepala BIN Hendropriyono usai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Hendropriyono juga pernah menduduki sejumlah jabatan di pemerintahan. Berbagai jabatan itu adalah Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia (1996-1998), Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) dalam Kabinet Pembangunan VII, Menteri Transmigrasi dan PPH dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang kemudian merangkap sebagai Menteri Tenaga Kerja ad-interim.

Selain itu, Hendropriyono juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2001 sampai 2004.

Diaz Hendropriyono

Diaz Hendropriyono menjabat sebagai ketua umum PKPI periode 19 Mei 2018 sampai 10 Mei 2021.

Fabian Januarius Kuwado Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono.

Anak dari Abdullah Mahmud Hendropriyono itu adalah seorang pengusaha yang juga memegang jabatan sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sosial pada 2014 sampai 2019.

Sunan Kalijaga

Sunan Kalijaga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PKP pada 10 Mei 2021 sampai 26 Mei 2021. Dia menggantikan Diaz Hendropriyono yang mengundurkan diri.

Dia dikenal sebagai seorang advokat dan menjadi Ketua Umum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI).

Yussuf Solichien

Yussuf Solichien menjabat sebagai sejak 26 Mei 2021.

Dia merupakan mantan prajurit Korps Marinir Angkatan Laut dengan pangkat terakhir mayor jenderal. Saat berdinas di Korps Marinir, Yussuf merupakan seorang anggota pasukan khusus Detasemen Jala Mangkara (Denjaka).

Dokumentasi/PKP Potret Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2021-2026 Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien

Sebelum menjadi ketua umum PKP, Yussuf pernah menjabat Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (2007–2012 & 2012–2017),
Ketua Umum Induk Koperasi Nelayan Indonesia (Inkoneli),
Anggota Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), dan Ketua Bidang Kerjasama dan Pemasaran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).