Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Jokowi Minta Industri Minyak Sawit Prioritaskan Kebutuhan Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pelaku industri minyak sawit memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Pasalnya, sudah 4 bulan Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng.

"Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: Membongkar Mafia Minyak Goreng, Apa Kata Jaksa Agung?

Jokowi mengaku prihatin dengan kelangkaan minyak goreng di tanah air. Sebab, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Pemerintah pun, kata dia, sedianya telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ini. Namun, belum menunjukkan hasil.

Oleh karenanya, larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan diterapkan mulai 28 April mendatang.

Jokowi mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri hingga jumlahnya melimpah.

"Saya ingin menegaskan, bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan," ujarnya.

Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Kebijakan tersebut baru akan dicabut jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Baca juga: Jokowi Akui Larangan Ekspor Minyak Goreng Bakal Timbulkan Dampak Negatif

Jokowi mengakui bahwa larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng akan menimbulkan dampak negatif seperti mengurangi produksi dan tidak terserapnya hasil panen petani.