Jenis dan Obyek Perlindungan Tenaga Kerja

KOMPAS.com – Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja merupakan salah satu penggerak ekonomi bagi suatu negara. Sayangnya, konflik kerap terjadi antara tenaga kerja dan pengusaha atau perusahaan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah peraturan, termasuk di antaranya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Adanya undang-undang ini menjadi jaminan hukum bagi perlindungan tenaga kerja.

Baca juga: Menaker Tekankan 3 Aspek Perlindungan Pekerja Perempuan, Apa Saja ?

Jenis dan objek perlindungan tenaga kerja

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk memastikan sistem hubungan kerja berjalan harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada yang lemah.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau buruh demi mewujudkan kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan.

Secara garis besar, ada tiga jenis perlindungan tenaga kerja, yaitu:

• Perlindungan ekonomis: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak bisa bekerja di luar kehendaknya;
• Perlindungan sosial: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak berorganisasi;
• Perlindungan teknis: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi objek utama perlindungan tenaga kerja, yakni:

• perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;
• perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja;
• perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
• perlindungan khusus bagi pekerja buruh perempuan, anak dan penyandang cacat;
• perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
• perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

Pengusaha sebagai pemberi kerja diwajibkan memberi perlindungan terhadap tenaga kerjanya. Jika tidak, pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan membayar denda.

Referensi:

• Rahayu, Devi. 2019. Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
• UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan