Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Mengecam Keras Aksi Kekerasan Aparat Israel di Masjid Al Aqsa

Kompas.com - 17/04/2022, 06:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

Wakil ketua DPR itu pun mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan seluruh masyarakat internasional bertindak tegas atas kesewenang-wenangan Israel.

"Saya dan tentu saja seluruh rakyat Indonesia terus membela dan mendukung rakyat Palestina ikut membela demi tegaknya kedaulatan Palestina dan bebas dari segala bentuk kesewenang-wenangan Israel. Saya juga mendorong PBB tegas memberikan sanksi ke Israel,” ujar Cak Imin.

Perlindungan internasional

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk menjadikan Kompleks Masjid Al Aqsa di bawah perlindungan internasional.

Sukamta meyakini, jika Masjid Al Aqsa berada di bawah perlindungan internasional, masyarakat Palestina dapat beribadah dengan tenang dan aman dari serangan pasukan Israel.

"Saya kira dengan banyaknya kekerasan yang dilakukan tentara Israel di Masjid Al Aqsa, pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif mengajak masyarakat internasional untuk menjadikan kompleks Masjid Al Aqsa dibawah perlindungan internasional, ini untuk memastikan warga Palestina bisa lebih aman dan tenang dalam melaksakan ibadah," kata Sukamta.

Baca juga: Pemerintah Diminta Ajak Masyarakat Dunia Jadikan Masjid Al Aqsa di Bawah Perlindungan Internasional

Sukamta berpendapat, kekarasan yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al Aqsa adalah tindakan keterlaluan yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menilai, Israel semestinya menghormati status quo Yerusaalem dan Kompleks Masjid Al Aqsa.

Sukamta juga menyoroti eskalasi kekerasan di Tepi Barat yang menewaskan warga Palestina maupun Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut dia, hal ini merupakan akibat penggusuran rumah dan tanah warga Palestina di Sheikh Jarrah dan Silwan, padahal Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan dua wilayah itu sebagai bagian dari Palestina.

"Ini artinya Israel telah nyata melakukan pelanggaran hukum internasional. Berulang kali pelanggaran dilalukan oleh Israel tanpa adanya sanksi yang cukup ampuh dari PBB. Maka wajar kekerasan terus terjadi di Tepi Barat," ujar Sukamta.

Baca juga: Israel Serang Al-Aqsa: Masuki Masjid, Tembak dan Lukai Puluhan Orang

Di samping itu, ia juga menganggap wajar sikap warganet yang membandingkan tindakan tegas PBB dan negara maju saat menjatuhkan sanksi bagi Rusia akibat invasi ke Ukraina dengan Israel yang menjajah Palestina tapi tak mendapat sanksi berat.

"PBB dan komunitas internasional tentu sudah memahami tindakan internasional yang tidak adil telah memicu konflik berkepanjangan di berbagai wilayah di dunia," kata Sukamta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com