Publik Menanti Cak Imin dan Luhut Buka-bukaan soal "Big Data"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Padjajaran Idil Akbar mengatakan, sampai saat ini masyarakat dan kalangan akademisi masih menantikan pembuktian klaim big data dukungan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Klaim itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau masyarakat, publik, dan di akademik juga pastinya sangat ingin melihat sejauh mana klaim itu memang sebagai bentuk realitas. Karena konteksnya harus ada pembuktian terhadap klaim tersebut," kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/4/2022).

Idil mengatakan, klaim big data dukungan penundaan Pemilu seperti yang disampaikan oleh Luhut atau Cak Imin memang sulit dikonfirmasi. Sebab, sampai saat ini kedua pihak itu juga tak mau buka-bukaan soal data itu.

Menurut Idil, jika keduanya tak bisa membuktikan klaim dukungan big data itu, seharusnya wacana penundaan pemilu tak perlu terus disampaikan.

"Jangan dilanjutkan lagi untuk memproduksi atau mereproduksi wacana tersebut sehingga kemudian kondusivitas di publik terjaga dan masyarakat akan terus berpatokan pada konstisusi saat ini, di mana pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali dan jabatan presiden hanya 2 periode," ujar Idil.

Baca juga: Pepesan Kosong Big Data, Gembar-gembor Luhut hingga Cak Imin soal Rakyat Minta Pemilu Ditunda

Di sisi lain, Idil menilai Cak Imin dan Luhut sebagai pejabat publik harus bisa mempertanggungjawabkan ucapan mereka, khususnya soal big data dukungan penundaan pemilu itu.

"Karena memang mereka orang yang akan terus menjadi sorotan publik atas apa yang kemudian dinyatakan, diwacanakan, dan yang akan dilaksanakan," ujar Idil.

Pada 26 Februari 2022 lalu, Cak Imin menyampaikan banyak akun di media sosial setuju dengan usulan supaya pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subyek akun, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya saat itu.

Menurut Cak Imin, big data dinilai lebih baik ketimbang hasil survei. Dia mengatakan, survei sebuah lembaga umumnya hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang. Sementara itu, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

Luhut juga pernah menyampaikan hal yang sama dalam sebuah acara bincang-bincang yang diunggah dalam sebuah akun YouTube. Saat itu dia mengaku memiliki data aspirasi dari 110 juta warganet meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Pertanyaan tentang keberadaan big data kembali disampaikan kepada Luhut pada 15 Maret 2022 usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Saat itu dia menyampaikan tidak mengada-ada terkait keberadaan big data itu.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut.

Akan tetapi, Luhut menolak ketika diminta membuka data itu.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?” tutur Luhut.

Dok. Humas Kemenko Kemaritiman dan Investasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut mengaku banyak mendengar aspirasi dari rakyat soal penundaan pemilu. Dia mengatakan, banyak yang bertanya kepadanya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu saja sebenarnya," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut juga menegaskan, dirinya tidak pernah memanggil elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas wacana tersebut. Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

"(Kalau) MPR enggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" kata Luhut.

Sikap Luhut yang tetap menolak membuka big data itu kembali disampaikan di depan kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Selasa (12/4/2022). Saat itu, para mahasiswa yang berkumpul dan berunjuk rasa di depan pelataran Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat, meminta Luhut membuka data itu.

Baca juga: Luhut Lagi-lagi Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu, Kali Ini Saat Debat dengan Mahasiswa UI

"Dengerin anak muda, kamu enggak berhak nuntut saya. Karena saya punya hak untuk tidak memberi tahu," jawab Luhut.

"Dengerin. Saya punya hak juga untuk tidak menge-share sama kalian. Tidak ada masalah, kenapa harus ribut. Kamu harus belajar berdemonstrasi ke depannya," ujar Luhut.

Menurut para mahasiswa itu, Luhut merupakan pejabat publik yang harus bertanggung jawab soal klaim big data tersebut.

"Kita sepakat berbeda pendapat, tapi Bapak pejabat publik perlu mempertanggungjawabkan big data ke kami semua," ujar mahasiswa.

"Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan? Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga periode. Kamu berasumsi, itu tidak boleh," jawab Luhut.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, big data yang dimiliki PKB pun perlu kajian dan analisis mendalam.

"Big data yang menurut saya validitasnya tentu harus diuji," kata Jazilul saat diskusi di acara Kompas.com, Gaspol!, Selasa (12/4/2022).