Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korlantas Polri Kerahkan Ratusan Ribu Personel Pengamanan Mudik Lebaran 2022

Kompas.com - 13/04/2022, 11:18 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menyiapkan ratusan ribu personel untuk melakukan pengamanan lalu lintas arus mudik Lebaran tahun 2022 mendatang.

Kepala Bagian Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, 166.743 personel bakal dikerahkan.

"166.743 personel Mabes, Polda dan instansi terkait lainnya," Eddy kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).

Kendati demikian, Eddy belum menjelaskan lebih rinci soal teknis pengamanan saat momentum mudik Lebaran mendatang.

Baca juga: Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi Terjadi pada 29-30 April 2022

Eddy sebelumnya juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan mengantisipasi kepadatan arus mudik Lebaran tahun 2022.

Polri, kata Eddy, akan membuat pos pengamanan di sekitar jalur jalan tol, jalan arteri, serta kawasan jalan sekitar tempat wisata.

Menurutnya, pengamanan disiapkan untuk situasi normal, padat, macet dan emergency.

Selain itu, Korlantas juga menyiapkan skenario manajemen kapasitas dan prioritas bertindak di tol, seperti pengalihan arus keluar tol, buka tutup gate tol, contraflow, one way.

Kemudian, Eddy menambahkan, pihaknya menyiapkan pengaturan daerah rawan macet dengan menurunkan tim urai serta menyiapkan kontingen apabila ada hal bersifat emergency.

Sebagai informasi, tahun ini merupakan kali pertama pemerintah membolehkan mudik Lebaran setelah dua tahun terakhir dilarang akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Mudik Gratis dari Bali ke Banyuwangi, Ini Cara Daftarnya

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menginstruksikan jajarannya untuk berhati-hati menghadapi arus mudik Lebaran 2022.

Jokowi mengatakan, jumlah pemudik di Lebaran tahun ini kemungkinan membeludak.

"Hati-hati, arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Kepala Negara pun juga memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengoordinasikan hal ini dengan Menteri Perhubungan, Kapolri, dan TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com