Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Demo di Kompleks Parlemen, Ketua Komisi II: Aspirasinya Akan Kami Perhatikan

Kompas.com - 11/04/2022, 16:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya akan memperhatikan aspirasi demonstran yang berunjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Menurut dia, unjuk rasa merupakan hal biasa dalam negara demokrasi.

"Jadi saya kira, kita menghargai apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa itu, aspirasinya tentu kita akan perhatikan," kata Doli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ombudsman RI Ingatkan Polisi Kedepankan Pendekatan Persuasif Hadapi Unjuk Rasa Hari Ini

Adapun demonstran menyampaikan aspirasi terkait penolakan penundaan pemilu hingga presiden tiga periode.

Menurut Doli, Komisi II juga menerima aspirasi dari masyarakat yang mendukung penundaan pemilu.

"Jadi, setiap aspirasi, setiap penyampaian itu hak yang dijamin oleh konstitusi," kata dia. 

Kendati demikian, Doli menilai bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tidak akan terjadi jika berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan bahwa pemungutan suara Pemilu tetap dilakukan pada 14 Februari 2024.

"Tapi kembali lagi, pemerintah, Pak Presiden sudah menegaskan, jadi saya kira sudah clear enggak ada masalah lagi," kata dia.

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar unjuk rasa pada Senin ini.

Baca juga: Temui Massa Aksi BEM SI, Kapolri dan 3 Wakil Ketua DPR Naik ke Mobil Komando

Demonstrasi tersebut akan digelar di sekitaran kawasan Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari demokrasi.

Namun, ia meminta demonstran tidak melanggar hukum.

"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Sabtu (9/4/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com