Pos Lintas Batas Negara adalah Etalase dan Catatan Tercecer tentang Surga di Pulau Pejantan

Oleh: Hamidin Aji Amin, Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

UNSERE Landesgrenzen sind moderner als die Nachbargrenzen. Aber die Zusammenarbeit wird uns erfolgreicher machen. (Perbatasan nasional kita lebih modern daripada perbatasan negara tetangga. Tapi bekerja sama akan membuat kita lebih sukses).

Ini adalah kata-kata dari seorang sahabat peneliti Jerman saat dia melakukan penelitian tentang adat budaya suku dayak di perbatasan Indonesia dan Malaysia. yakni di Kalimantan Barat dan Serawak. Dia melakukan kegiatan riset akademis dengan menelusuri aliran sungai Rongkong di Kecamatan Entikong tahun 90-an.

Baca juga: 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Dibangun, Butuh Dana Rp 2,27 Triliun

Penulis ingat, saat itu penulis baru saja sebulan menjabat. Maka untuk pengenalan wilayah kerja, penulis memutuskan untuk mengikuti perjalanan sang peneliti  Jerman itu.

Sungguh menarik, riset akademis yang dilakukannya adalah melihat sejauh mana budaya masyarakat dayak yang tradisional dan unik di daratan Kalimantan Barat berinteraksi dengan masyarakat etnis yang sama tetapi berdomisili di negara tetangga Malaysia.

Sampai saat ini, catatan dan coretan agenda sang peneliti itu masih penulis simpan. Saat itu, penulis beranggapan bahwa catatan sang peneliti tentu sangat tidak relevan bila dibandingkan dengan situasi di Jerman yang terbagi dua, yaitu Jerman Barat dan Timur, pro Barat dan pro sosialis. Tapi untuk Indonesia dengan situasi saat ini, catatan kecil berbahasa Jerman itu menurut penulis justru tepat.

Sang sahabat membuat catatan riset dan komparasi negaranya saat itu dengan menekankan bahwa "Perbatasan negara kami lebih modern dari perbatasan negara tetangga kami. Tapi sebetulnya dengan kerjasama akan membuat kami (ke dua negara) akan lebih makmur.

Sejarah konflik dan pelintasan Indonesia-Malaysia

Sebagai sebuah negara eks jajahan Inggris yang berbasis pada kekuasaan terpisah-pisah yang dipimpin para sultan yang selama penjajahan dikontrol ketat, maka pemberian kemerdekaan oleh Inggris pada 8 Febuari 1956 membuat Malaysia menjadi pongah. Berbagai elemen kekuatan kemudian bersatu.

Setelah bersatu, tahun 1961 timbul niat Malaysia untuk mendirikan Federasi Malaysia yaitu Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri dari Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei. Ikut juga dalam konsep itu Kesultanan Sulu (Filipina).

Indonesia, yang sudah lebih dahulu merdeka dengan perjuangan yang berdarah-darah, tidak terima dengan rencana itu. Presiden Soekarno menolak niat Malaysia tersebut. Menurut Soekano, federasi seperti itu adalah bentuk program proyek neokolonialisme Inggris, yang ingin menjadikan kawasan menjadi pangkalan militer Inggris, dan dapat mengganggu keamanan regional.

Filipina adalah negara yang pertama menolak dengan keras karena ada basis kekuatan masyarakat Kesultanan Sulu, bangsa Melayu yang menjadi bagian basis kekuatan sosial politik di Filipina selatan.

Untuk mencari solusi dan mencegah konflik, maka pada 31 Mei 1963 Presiden Soekarno bertemu Perdana Menteri Malaysia, Abdurachman, di Tokyo, Jepang dan pada 7-11 Juni 1963. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina.

Namun yang mengecewakan Presiden Soekarno adalah ternyata pada 9 Juli 1963, Perdana Menteri Malaysia, Abdurachman, secara diam-diam berangkat ke London dan menandatangani Pembentukan Federasi Malaysia, selanjutnya merencanakan untuk mengumumkannya kepada dunia tanggal 31 Agustus 1963.

Padahal tanggal 5 Agustus 1963, tiga pemimpin negara yakni Macapagal, Soekarno, dan Abdurachma baru saja menandatangani dokumen Maphilindo yang menyepakati bahwa konflik Malaysia versus Filipina akan diselesaikan oleh Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uthan, dengan membentuk tim penyelidikan pada Agustus 1963.

Namun dengan terburu-buru tanggal 16 September 1963, Malaysia mengumumkan terbentuknya Federasi Malaysia sebelum PBB turun ke Malaysia untuk melakukan investigasi dan penyelidikan. Brunei langsung dengan tegas menolak, dan disusul kemudian oleh Singapura.

Akibatnya, keesokan paginya tanggal 17 September 1963, Indonesia menunjukan sikap dengan langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Demo besar di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur terjadi, foto Presiden Soekarno dirobek-robek, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, digotong ke hadapan kantor Perdana Menteri untuk diinjak-injak.

Atas semua situasi tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan imbauan pada 3 Mei 1964 untuk mempertinggi ketahan revolusi Indonesia, serta membantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia atau yang dikenal dengan Dwikora.

Pada saat bersamaan, Malaysia justru menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB dengan didukung Inggris.

Akhirnya dengan gagah berani Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Itulah bayangan pasang surut sejarah konflik Indonesia dan Malaysia.

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pelebaran dan perbaikan jalan di wilayah perbatasan Entikong dengan Malaysia.

Entikong, pintu gerbang perbatasan pertama

Sungguh membahana berita tentang pembukaan dan peresmian pintu gerbang darat Indonesia-Malaysia pada 30 Mei 1992. Hampir seluruh kementerian dan lembaga serta tokoh masyarakat dan petani hadir di sana.

Berbagai acara digelar termasuk dialog Presiden Soeharto dengan petani yang populer dikenal dengan nama "Klopencapir". Acara itu disaksikan seluruh rakyat Indonesia melalui televisi. Bersamaan dengan peresmian Lintas Batas Entikong tersebut, Presiden Soeharto juga meremikan jalan negara sepanjang 94,8 Km dari simpang Tanjung Sosok menuju Entikong, yang langsung berbatasan dengan Serawak Malaysia.

Selain jalan dan pintu gerbang, juga diresmikan dua buah pabrik minyak kelapa sawit terbesar di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Panjangat dan Kabupaten Sanggau. Turut diresmikan pula Rumah Sakit PT Perkebunan VII di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Sehingga bisa dibayangkan Entikong sebuah Kecamatan kecil menjadi meriah.

Anak-anak sekolah berbaju pramuka mengibarkan bendera merah putih kecil memenuhi tepi jalan Balai Karangan Entikong. Saat itu seingat penulis, penduduk Entikong hanya 10 ribu-an jiwa dengan penyebaran populasi tersebar di Desa Nekan, Suruh Tembawang, Semanget, dan Pala Pasang.

Baca juga: INFOGRAFIK: PLBN Entikong, Pembenahan Wajah Indonesia di Perbatasan Malaysia

Populasi terbesar ada di Entikong dan Semanget, yang justru di dominasi oleh masyarakat pendatang. Untuk mengimbangi negara tetangga Malaysia, pemerintah pusat berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung perbatasan.

Di jajaran kepolisian, Mabes Polri membangun Markas Kepolisian Sektor Selektif Entikong. Personel dipilih langsung dari pusat-pusat pendidikan Polri yang personelnya dipilih yang tinggi-tinggi dan berbadan besar (rata-rata tinggi di atas 170 cm). Markas Polsek dibangun baru, walaupun berada di Desa yang sepi tetapi polsek selektif ini dilengkapi dengan unit patroli lalu lintas dan Sabahara yang lengkap. Baik patroli roda dua, roda empat dan patroli sepeda.

Peralatan kantor semua serba baru dan prioritas. Kapolseknya wajib ada pendamping, semacam ajudan, walau tidak disebut ajudan dan sopir.

Perbedaan mencolok di antara kesamaan

Secara sosiologis-demografis, masyarakat perbatasan kedua negara tidak memiliki friksi dan konflik. Mereka hidup rukun, duduk berdampingan satu sama lainnya. Mata uang ringgit dan rupiah sebagai alat transaksi jual beli, juga sama berlaku di kedua negara.

Warga desa-desa yang jauh, yang berbatasan langsung, bisa menyeberang tanpa Pas Lintas Batas. Sepertinya tidak ada batas fisik di antara keduanya, walau saat diminta untuk menunjukkan patok perbatasan negara, mereka bisa menunjukkannya dengan pasti.

Pernah suatu saat penulis ikut acara gawai (pesta adat dayak) sampai tengah malam dan baru sadar bahwa pada malam itu penulis sudah masuk ke wilayah negara tetangga, Malaysia. Mereka merasa sama, perkawinan antar warga lintas negara pun jamak terjadi. Apa yang berbeda? Saat itu yang sangat terasa adalah infrastruktur pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Harus diakui Malaysia jauh lebih maju.

Bisa dibayangkan di kantor dan di rumah dinas, penulis lebih banyak menikmati acara TV 1, TV 2, dan TV 3 Malaysia ketimbang acara TV Indonesia. Televisi Indonesia yang jelas saat itu hanya ada TVRI, yang itu pun harus diperkuat sinyalnya dengan menggunakan tiang antena bambu yang dipasang tinggi.

Jalan raya perbatasan Malaysia dari Serian sampai Tebedu menggunakan hotmiks halus dan lebar tiga jalur, sementara Indonesia hanya dua jalur.

Pertokoan di desa terdekat Serawak di Desa Tebedu menjual apa saja yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan. Sementara di Indonesia, masyarakat Entikong harus ke Pontianak yang jarak tempuhnya lebih dari tujuh jam dari Entikong.

Nah, saat ini situasi telah berubah. Infrastruktur perbatasan darat di Indonesia baik di PLBN Skouw Papua, PLBN di Kalimantan Barat, dan di tempat tempat lain seperti Motaain, Motamasin dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste sudah jauh lebih baik. Jalan juga sudah relatif lebih baik dan mulus.

Perkantoran dan sarana pelabuhan Indonesia lebih modern. Pelabuhan darat Entikong, Aruk, dan Skouw sekarang jauh lebih megah dibandingkan dengan pelayanan di negara tetangga Indonesia. Bangsa Indonesia harus bangga akan kemajuan yang sangat signifikan ini.

WONDERFUL IMAGE/Yogi Wirawan Pos Lintas Batas Negara Motaain Belu

Catatan tercecer tentang pengembangan wisata Pulau Pejantan Riau

Sebagai negara bahari, obyek wisata laut yang berbatasan dengan negara tetangga sudah selayaknya dijadikan prioritas pengembangan wisata perbatasan pada saat ini dan untuk masa datang. Seperti halnya di Pulau Pejantan, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Banyak yang tidak mengenal dan familiar dengan pulau ini. Bahkan bagi masyrakat Riau sekalipun, banyak yang hanya menduga-duga ada apa di pulau itu.

Pulau ini tergolong sepi, hanya beberapa buah rumah tinggal. Namun bagi penulis yang kebetulan suka searching dan dialog dengan masyarakat pulau,  pulau ini tentu berbeda.

Akhirnya berbagai informasi penulis dapatkan, penulis himpun, dan dari tokoh masyarakat Riau yang penulis kenal, penulis mendapat informasi kekinian yang sangat informatif dan penting bagi keparawisataan Indonesia. Bahwa saat ini, sering kapal Singapura berlayar ke pulau ini, menginap dengan kapal mewah berhari-hari di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Pulau Pejantan ini terletak pada 0o6’57.78” LU 107o13’53.32” BT, membentang sepanjang 5 Km dan lebar 1,3 Km. Pulau ini nyata-nyata telah menjadi alternatif wisata bahari oleh negara-negara tetangga.

Dari berbagai informasi yang penulis dapatkan,  di sana banyak temuan bawah dan atas permukaan laut yang punya nilai parawisata. Penulis pernah membaca sekilas catatan studi taksonomi flora pada penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup pada 2017. Pulau ini dapat dijadikan objek riset biodiversiti dunia.

Tanpa membandingkan dengan pulau lain kiranya tidak berlebihan kalau penulis membuat asumsi bahwa "The Next Best Destination Would Be in Pejantan Island". Mari kita baca catatan riset terbitan University of Minnesota Library tahun 1934 berjudul “Sailing Directions for Sunda Strait and Northwest Coast of Borneo and off Lying Dangers” yang justru jauh-jauh telah menggambarkan secara spesifik Pulau Pejantan memiliki keindahan terumbu karang yang luar biasa.

Catatan itu juga bisa dikomparasikan dengan sebuah laporan Research Centre for Oceanography (RCO) Coremap CTI 2020 yang telah menempatkan terumbu karang di Tambelan dan Pejantan dalam kondisi "excellent", dan sepertinya Singapura telah lebih dahulu menikmati indahnya permukaan bumi dan bawah laut kita mendahului para traveller dan para diver Indonesia.