[POPULER NASIONAL] Indonesia Segera Miliki 3 Provinsi Baru | Bantahan BEM SI Tuntut Jokowi Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang 3 calon provinsi baru di Indonesia menjadi pemberitaan yang ramai dibaca di Kompas.com pada Kamis (7/4/2022).

Selain itu, berita tentang bantahan BEM SI mengenai poster tuntut Jokowi turun juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel soal sikap Luhut setelah Jokowi melarang menterinya bicara soal penundaan pemilu juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Indonesia Segera Miliki 3 Provinsi Baru, Total Jadi 37 Provinsi, Apa Saja?

Indonesia akan mempunyai 3 provinsi baru. Dengan demikian, kelak ada 37 provinsi di tanah air.

Rencana penambahan provinsi ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

RUU tersebut disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno yang digelar Rabu (6/4/2022).

Dalam rapat pleno, semua fraksi di Baleg menyatakan setuju terhadap RUU tentang tiga provinsi tersebut.

Baca selengkapnya: Indonesia Segera Miliki 3 Provinsi Baru, Total Jadi 37 Provinsi, Apa Saja?

2. Bantah Tuntut Jokowi Turun dalam Demo 11 April, BEM SI Pastikan Poster di Medsos Hoaks

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membantah tuduhan bahwa mereka menuntut Presiden RI Joko Widodo mundur dalam demonstrasi yang rencananya digelar pada 11 April 2022 di Istana Negara, Jakarta.

Tuduhan itu banyak dilontarkan di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan "Turunkan Jokowi dan kroninya".

Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoaks.

"Belum ada poster aksi yang kami keluarkan," kata Kaharuddin kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Baca selengkapnya: Bantah Tuntut Jokowi Turun dalam Demo 11 April, BEM SI Pastikan Poster di Medsos Hoaks

3. Sikap Luhut Setelah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Presiden Joko Widodo akhirnya melarang menterinya bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Terkait hal ini, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi angkat bicara. Ia memastikan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan mematuhi perintah Jokowi.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Luhut sempat ikut menggulirkan isu penundaan pemilu.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan presiden," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Baca selengkapnya: Sikap Luhut Setelah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu