Ketua DPR Nilai BLT Minyak Goreng Solusi Jangka Pendek

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menilai, langkah pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng patut diapresiasi sebagai solusi jangka pendek.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan BLT Minyak Goreng, terutama di bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, dimana kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas, termasuk minyak goreng cukup tinggi. Sebagai solusi jangka pendek ini patut diapresiasi,” kata Puan dalam siaran pers, Senin (4/4/2022).

Namun, politikus PDI-P itu menegaskan, pemerintah tetap harus membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir sebagai solusi jangka panjang.

Baca juga: Kapolri Sebut Ada Modus Pengemasan Ulang Minyak Goreng Curah Menjadi Premium

Ia melanjutkan, sebagai solusi jangka pendek menjelang Lebaran, BLT minyak goreng harus dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

"Semakin cepat tersalurkan semakin baik untuk masyarakat. Namun juga harus semakin menutup semua potensi penyimpangan dalam penyaluran di lapangan,” ujar Puan.

Ia mengingatkan, penyaluran BLT minyak goreng yang tidak sasaran akibat penyimpangan maupun kelalaian petugas di lapangan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Tutup segala potensi kelalaian dan peyimpangan di lapangan. Apalagi di tengah bulan Ramadhan, di mana mayoritas masyarakat Indonesia sedang ingin beribadah dengan tenang," kata Puan.

Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberian BLT minyak goreng sebesar Rp100.000 kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.

Pemberian BLT ini sebagai respons atas lonjakan harga minyak goreng di pasaran yang dipengaruhi tingginya harga minyak sawit di pasar internasional.

Baca juga: Seputar BLT Minyak Goreng: Nilai Bantuan, Waktu Penyaluran, dan Penerima

"Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH)," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jumat (1/4/2022) sore.

"Serta (untuk) 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan," lanjutnya.

Jokowi menjelaskan, bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus yaitu April, Mei dan Juni.