Bantahan soal Campur Tangan Luhut dan Penjelasan Tito Terkait Dukungan Jokowi 3 Periode

“Negara demokrasi orang mau menyuarakan apa saja, namanya aspirasi. Mungkin mereka merasa happy karena di zaman Jokowi, disampaikan ketuanya, mereka merasa (programnya) real,” kata dia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini meminta agar isu perpanjangan masa jabatan presiden sebaiknya tidak dikaitkan dengan keinginan Jokowi.

"Masalah isu perpanjangan, jangan semuanya dikaitkan dengan maunya presiden. Kita punya sistem dan ketatanegaraan yang berjalan," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Faldo berpendapat, opini yang beredar di tengah publik hendaknya dibiarkan sebagai dinamika dalam demokrasi.

"Sikapnya sejalan atau tidak dengan pemerintah, itu urusan lain. Tugas negara melindungi hak berpendapat setiap warga negara," ucap Faldo.

Baca juga: Jubir Sebut Luhut Sempat Larang Para Kepala Desa Serukan Jokowi 3 Periode

Publik Menolak tiga periode

Meski gerakan untuk mewujudkan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode terus muncul, namun mayoritas publik menolak wacana tersebut.

Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 13-20 Maret 2022 menunjukkan, 73 persen responden ingin ketentuan masa jabatan presiden selama maksimal dua periode dipertahankan.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyebutkan, hanya 15 persen responden yang menilai ketentuan tersebut harus diubah, sedangkan 11 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Ia menjelaskan, dari 15 persen responden yang ingin ketentuan diubah, hanya sebagian kecil yang mengusulkan agar presiden dapat menjabat selama tiga periode atau lebih.

Menurut Deni, hasil survei itu menunjukkan bahwa ide memperpanjang masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode bukanlah gagasan yang umum di masyarakat.

Baca juga: Survei SMRC: 73 Persen Publik Ingin Lama Masa Jabatan Presiden Dipertahankan

"Hanya lima persen, mayoritas publik inginnya presiden itu ya tetap dua periode seperti sekarang masing-masing lima tahun," ujar Deni.

Deni mengatakan, mayoritas pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 juga menolak wacana menambah masa jabatan presiden dan menunda Pemilu 2024.

"Kalau gagasan ini populer, pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin inginnya pemilu diundur saja supaya Pak Jokowi masih tetap menjabat, tetapi ternyata tidak," kata Deni.