Beda Nasib Jakarta dan Depok dalam Nilai Toleransi Beragama..

"Lalu harus diakui, khususnya di 2021, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) DKI itu bekerja sangat serius, dipimpin oleh Professor Dede Rosada, lalu konflik (pendirian) 7 gereja juga diselesaikan di tahun 2021. Artinya memang ada peningkatan dan itu kita catat," ungkapnya.

Penguatan peran FKUB oleh Pemprov DKI Jakarta dianggap sangat signifikan hingga provinsi tersebut juga berhasil meraih Penghargaan Kerukunan (Harmony Award) dari Kementerian Agama pada tahun yang sama.

Baca juga: Idris Bantah jika Depok Disebut Kota Intoleran

Jakarta, sebagai kota dengan kemajemukan tinggi, dianggap sejajar dengan Bogor, Bandung, dan Bekasi dalam hal mempromosikan toleransi melalui kebijakan yang baik.

"Belajar dari pengalaman 4 kota di atas, pemajuan toleransi dan pencegahan atas peristiwa intoleransi pada hakikatnya dapat dikurangi dengan kebijakan-kebijakan aparatur yang terencana dan berkesinambungan," kata Ismail.

Variabel dan indikator

SETARA Institute menetapkan 4 variabel dan 8 indikator dalam indeks kota toleran, yaitu:

1. regulasi pemerintah kota (RPJMD/produk hukum lain (10 persen) dan kebijakan diskriminatif (20 persen)
2. tindakan pemerintah (pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi (10 persen) dan tindakan nyata terkait peristiwa itu (15 persen)
3. regulasi sosial (peristiwa intoleransi (20 persen) dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi (10 persen)
4. demografi agama (heterogenitas keagamaan penduduk (5 persen) dan inklusi sosial-keagamaan (10 persen).

Di samping itu, setiap pemerintah kota juga diberikan kesempatan mengirimkan laporan kinerja dari sudut pandang mereka sendiri soal promosi toleransi.