Beda Nasib Jakarta dan Depok dalam Nilai Toleransi Beragama..

Indeks ini diperoleh dari hasil studi dengan paradigma hak konstitusional warga serta hak asasi manusia menggunakan 8 indikator, terhadap 94 kota di Indonesia (empat kota administrasi di DKI Jakarta sudah dijadikan satu).

Hasilnya, Kota Singkawang dinobatkan sebagai kota paling toleran dengan skor 6,483.

Di bawah Singkawang, ada Manado yang menempati urutan kedua (6,4), diikuti Salatiga (6,367), Kupang (6,337), Tomohon (6,133), Magelang (6,02), Ambon (5,9), Bekasi (5,83), Surakarta (5,783), dan Kediri (5,733).

Itu bukan kali pertama Bekasi jadi satu-satunya perwakilan Jabodetabek yang masuk 10 besar.

Namun, yang menarik adalah antara DKI Jakarta dengan Kota Depok, padahal keduanya masuk 10 besar kota paling intoleran pada 2017-2018.

Depok terpuruk dalam intoleransi

Saat ini, Kota Depok memperoleh skor 3,577, di bawah Pariaman, Cilegon, dan Banda Aceh.

Depok turun 2 peringkat dibandingkan pemeringkatan tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan alasan Kota Depok menempati urutan paling buncit dalam indeks kota toleran hasil riset mereka sepanjang 2021.

"Harus saya akui, problem utama di depok dua hal yang sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama, adanya produk hukum yang diskriminatif, yang mana eksisting dan efektif dijalankan pemerintah," kata Ismail kepada wartawan di Hotel Ashley, Rabu (30/3/2022).

Produk hukum ini memiliki bobot nilai 10 persen dari 8 indikator indeks kota toleran versi SETARA Institute.

Di samping produk hukum, kepemimpinan politik di Depok dianggap tidak mempromosikan toleransi.

Padahal, kebijakan diskriminatif dan peristiwa intoleransi sama-sama memiliki bobot 20 persen dalam penilaian.

"Jadi bisa dibayangkan, atas dasar perintah walikota, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba sebuah masjid disegel," lanjut Ismail.

"Ini kan problem. Jadi, bukan hanya di level aturan yang itu bobotnya 20 persen, tapi juga tindakan politik wali kota yang tidak toleran," ungkapnya.

Pada Oktober 2021, Wali Kota Depok Mohammad Idris ramai dikritik karena mendadak menyegel ulang Masjid Al-Hidayah milik muslim Ahmadiyah di Sawangan.

Penyegelan tersebut disertai intimidasi, ancaman, serta ujaran-ujaran kebencian dari sekelompok massa yang datang bersama Satpol PP Kota Depok.

"Lawan dari pemimpin yang toleran adalah pemimpin yang intoleran, dan itu terjadi di Depok. Kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan," jelas Ismail.

Ismail menambahkan, dari 4 variabel yang ada, elemen masyarakat sipil di Depok menorehkan skor cukup baik namun tak cukup untuk menambal skor buruk dalam hal produk hukum daerah dan kepemimpinan politik.

Akibatnya, Depok dinilai amat terdominasi oleh salah satu agama dalam berbagai ruang-ruang publik, termasuk hingga sektor properti.

"Kalau teman-teman masuk ke Depok, bagaimana dalam 20 tahun berjalan, Depok mengalami satu proses penyeragaman yang serius atas nama agama dan moralitas," ujar Ismail.

Jakarta membaik

Sementara itu, DKI Jakarta mencatat perbaikan signifikan dalam indeks kota toleransi.

Berdasarkan indeks itu, Jakarta kini ada di posisi 40 dari 94 kota.

Padahal, pada 2020, DKI Jakarta masih ada di peringkat 82.

Perbaikan sebanyak 42 peringkat ini hanya kalah dari Kota Banjarmasin yang naik 44 peringkat dari 62 (2020) menjadi 18 (2021).

Ismail mengapresiasi progres ini.

Terlebih, DKI Jakarta sempat jadi kota paling intoleran pada 2017 dan kota ketiga paling intoleran pada 2018.

"Setelah Pilkada 2017, waktu itu Pak Anies belum membuat RPJMD baru, artinya pada variabel itu kami tidak bisa nilai," jelas Ismail.

"Lalu harus diakui, khususnya di 2021, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) DKI itu bekerja sangat serius, dipimpin oleh Professor Dede Rosada, lalu konflik (pendirian) 7 gereja juga diselesaikan di tahun 2021. Artinya memang ada peningkatan dan itu kita catat," ungkapnya.

Penguatan peran FKUB oleh Pemprov DKI Jakarta dianggap sangat signifikan hingga provinsi tersebut juga berhasil meraih Penghargaan Kerukunan (Harmony Award) dari Kementerian Agama pada tahun yang sama.

Jakarta, sebagai kota dengan kemajemukan tinggi, dianggap sejajar dengan Bogor, Bandung, dan Bekasi dalam hal mempromosikan toleransi melalui kebijakan yang baik.

"Belajar dari pengalaman 4 kota di atas, pemajuan toleransi dan pencegahan atas peristiwa intoleransi pada hakikatnya dapat dikurangi dengan kebijakan-kebijakan aparatur yang terencana dan berkesinambungan," kata Ismail.

Variabel dan indikator

SETARA Institute menetapkan 4 variabel dan 8 indikator dalam indeks kota toleran, yaitu:

1. regulasi pemerintah kota (RPJMD/produk hukum lain (10 persen) dan kebijakan diskriminatif (20 persen)
2. tindakan pemerintah (pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi (10 persen) dan tindakan nyata terkait peristiwa itu (15 persen)
3. regulasi sosial (peristiwa intoleransi (20 persen) dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi (10 persen)
4. demografi agama (heterogenitas keagamaan penduduk (5 persen) dan inklusi sosial-keagamaan (10 persen).

Di samping itu, setiap pemerintah kota juga diberikan kesempatan mengirimkan laporan kinerja dari sudut pandang mereka sendiri soal promosi toleransi.