Jokowi Ancam Potong DAK dan Tahan DAU jika Daerah Tak Semangat Gunakan Produk Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengancam memotong besaran dana alokasi khusus (DAK) dan menahan dana alokasi umum (DAU) jika pemerintah daerah tak berkomitmen menggunakan produk dalam negeri.

Jokowi meminta sejumlah pihak mengawasi transaksi pemerintah daerah.

"Saya minta memastikan implementasi kebijakan itu segera di lapangan. Setiap daerah saya kira bagus untuk membentuk tim penggunaan barang dalam negeri," ujar Jokowi saat memberi pengarahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara virtual pada Jumat (25/3/2022).

"Menteri Keuangan dan BPKP agar betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya. Konsekuensinya, saya samakan ke Menkeu. Kalau ada yang enggak semangat potong DAK-nya, setuju?" lanjutnya bertanya kepada para menteri dan kepala daerah.

Baca juga: Jokowi: Buat Sertifikasi SNI Sederhana, Jangan Ruwet dan Bayar Sana-sini

Setelah mendengar respons dari kepala daerah dan menteri yang dinilainya kurang bersemangat, Jokowi pun memberikan ancaman lain, yakni menahan alokasi DAU.

"Setuju-nya gak semangat? Kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti. DAU-nya hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menegur para kepala daerah dan menteri-menteri karena nilai belanja impor yang lebih tinggi dari konsumsi produk lokal.

Jokowi merasa jengkel karena anggaran kementerian dan pemda yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) mayoritas dibelikan produk impor.

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor itu gmana toh? Geregetan saya," ujarnya.

Kejengkelan yang diungkapkan Jokowi itu langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Namun, Jokowi masih merasa jengkel.

Baca juga: Jokowi Jengkel RI Impor CCTV, Seragam Polisi hingga Sepatu Tentara: Jangan Diteruskan!

Dia lantas mengingatkan kepada kepala daerah maupun menteri yang tidak mencapai target konsumsi barang dalam negeri maka akan diumumkan secara terbuka.

"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya enggak masuk e-catalog, target tidak tercapai, saya umumin nanti. Setuju enggak ?," tanyanya.

Hadirin kompak menjawab setuju.

Jokowi menegaskan, ancaman yang disampaikannya itu tidak main-main. Sebab saat ini semua pergerakan konsumsi barang maupun jasa di kementerian maupun pemda sudah dapat dipantau secara terbuka.