Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perang Rusia-Ukraina, KTT G20, dan Ujian Diplomasi Indonesia

Kompas.com - 25/03/2022, 06:05 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Indonesia sebagai pemegang kepresidenan bergilir G20 pada tahun ini dianggap sebagai ujian untuk memperlihatkan sikap diplomasi negara. Sebab, anggota forum G20, yakni Amerika Serikat dan Rusia, tengah berseteru terkait konflik militer di Ukraina

"Ini menjadi ujian bagi presidency Indonesia di G20," kata peneliti Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al Azhar Indonesia Ramdhan Muhaimin kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Pro Kontra Putin Hadiri G20, Anggota DPR: Indonesia Harus Berjarak dengan Blok Barat dan Rusia

Pelaksanaan KTT G20 tahun ini juga menjadi ajang untuk memperlihatkan wujud politik luar negeri Indonesia terkait persoalan konflik Rusia dan Ukraina.

Ramdhan mengatakan, pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam konflik Rusia-Ukraina adalah juga anggota G20. Mereka antara lain Rusia, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Kanada, Inggris, Jepang, dan Turki.

Sebagian anggota G20 juga adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan sekutu AS, sedangkan sebagian kecilnya yaitu China dan India saat ini memberikan dukungan pada Rusia.

"Jadi ini situasi yang cukup menyulitkan bagi Indonesia. Sehingga, akan sulit terhindarkan dari pengaruh konflik Rusia-Ukraina ke dalam soliditas G20," ujar Ramdhan.

Baca juga: Pro Kontra Rusia Datang ke G20, Anggota Komisi I: Diundang atau Tidak Harus Berdasarkan Kesepakatan

KTT G20 ke-17 rencananya akan digelar di Bali pada 15 sampai 16 November 2022. Tiga agenda utama yang akan dibahas dalam KTT G20 itu adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Amerika Serikat dan blok Barat saat ini dalam posisi mendukung Ukraina, sedangkan China dan India mendukung Rusia.

Ketegangan akibat peperangan di Ukraina pun meluas karena baik Rusia maupun Amerika Serikat serta sekutunya saling menjatuhkan sanksi.

AS dan Blok Barat meminta supaya Indonesia mempertimbangkan kembali untuk mengundang Rusia dalam KTT G20 pada November mendatang. Bahkan, Polandia secara terang-terangan mengusulkan kepada AS supaya diizinkan menggantikan keanggotaan Rusia di KTT G20.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengancam tidak akan hadir jika Indonesia tetap mengundang Rusia ke KTT G20. Sebab, selama ini Australia menjadi bagian dari pakta pertukaran informasi intelijen The Five Eyes yang melibatkan Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah G20 telah mengundang Putin ke Konferensi Tingkat Tinggi itu yang akan digelar di Bali pada November mendatang.

"Tergantung banyak hal, termasuk situasi Covid yang semakin membaik. Tapi, sejauh ini ya niatnya datang," katanya kepada wartawan.

Baca juga: AS Minta Rusia Dikeluarkan dari G20, Anggota DPR: Indonesia Presidensi, Bukan Event Organizer

Vorobieva mengatakan, upaya untuk mendepak Rusia dari forum G20 justru tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Malah, menurut dia, jika Rusia maka pemecahan masalah perekonomian akan semakin sulit.

"Kami sangat berharap Pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang sedang diterapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi begitu banyak negara di dunia oleh Barat," kata Vorobieva.

Pemerintah China kemarin juga menyatakan keberatan dengan saran supaya Rusia tidak diikutsertakan dalam KTT G20 tahun ini. Menurut mereka, Rusia adalah anggota penting dalam forum itu.

"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional. Rusia adalah anggota penting, dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com