Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Densus 88: Kami Berkomitmen untuk Hormati Hak Hidup dalam Penanganan Teror

Kompas.com - 21/03/2022, 18:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Irjen Marthinus Hukom menyatakan, Densus 88 berkomitmen untuk menghormati hak hidup seseorang dalam penanganan teror.

"Komitmen kami di penanganan teror itu adalah penghormatan terhadap hak hidup. Kedua, mereka yang ditangkap itu bukan saja dilihat sebagai tersangka, tapi dilihat juga sebagai korban," kata Marthinus dalam konferensi pers usai rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Marthinus menjelaskan, saat ini Densus menggunakan pendekatan yang meminimalisir kematian saat menindak para tersangka teroris, yakni dengan menghindari penangkapan di lokasi yang menjadi basis pertahanan kuat mereka, misalnya di rumah teroris.

Baca juga: Densus 88 Nilai ISIS Masih Menjadi Ancaman Setelah Punya Pemimpin Baru

Ia mencontohkan, pada 2004 lalu, Dokter Azhari ditangkap di basis pertahanannya sehingga ia sempat menyerang petugas dengan melemparkan 12 bom yang berujung pada kematian Azhari.

"Kita menghindari itu, kita cari pada posisi lemah sehingga ekses dari penangkapan sehingga mematikan tersangka itu tidak terulang," ujar Marthinus.

Ia melanjutkan, dari 370 tersangka teroris yang ditindak sepanjang 2021, tidak banyak yang tewas saat ditangkap.

"Yang mati banyak itu karena terjadi kontak tembak di Poso karena mereka sama-sama memiliki senjata, tidak ada pilihan lain kecuali kita terjadi kontak tembak," kata Marthinus.

Baca juga: Sudah Tangkap 56 Teroris hingga Maret 2022, Densus 88: Terorisme Masih Ada

Marthinus pun menjelaskan, Densus 88 juga berupaya mengubah pola pikir para teroris dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.

Ia menyebutkan, ada 120 jaringan Jemaah Islamiyah yang menyerahkan diri tetapi tidak diproses hukum sebagai bentuk pembinaan dan memanusiakan mereka.

"Upaya kami dari Densus 88 dan BNPT ini kami berupaya untuk lebih memanusiakan mereka, tidak sekedar menghukum mereka tapi mengubah mindset lebih penting daripada menghukum, itu yang sekarang paradigma kami," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com