Duduk Perkara Rakor Penundaan Pemilu: Awal Terungkap hingga Akhirnya Dibatalkan

Respons KPU dan Bawaslu

Merespons ini, Ketua KPU Ilham Saputra mulanya mempersilakan jajaran KPU Balikpapan yang diundang dalam rakor tersebut untuk hadir.

Menurut dia, hal itu untuk menegaskan komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: Kenapa TNI dan Polri Tidak Boleh Ikut Pemilu?

"Oleh karenanya, silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku," ujar Ilham dalam pesan singkatnya, Jumat (18/3/2022).

Namun, sehari setelahnya, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengaku tak mendapat izin dari KPU RI untuk hadir menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.

KPU RI memintanya tidak hadir pada rakor tersebut jika membahas ihwal penundaan pemilu. Sebab, isu ini dinilai sangat sensitif.

"Sikap KPU Kota Balikpapan secara hirarki KPU Balikpapan di bawah Provinsi Kalimantan Timur, otomatis kami taat kepada pimpinan," kata Noor Thoha, saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (19/3/2022).

Baca juga: Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

Senada dengan KPU, perwakilan Bawaslu juga mengaku tidak akan hadir dalam rapat tersebut.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada wacana penundaan pemilu di internal penyelenggara pemilu.

"Bawaslu Balikpapan tidak hadir. Tidak ada isu penundaan pemilu di penyelenggara pemilu," ucap Bagja saat dihubungi, Minggu (20/3/2022).

Sempat hendak ubah tema

Noor Thoha sempat mengungkap bahwa tema rakor bakal diubah. Ini diketahui setelah dia menanyakan kepada narahubung berinisial S mengingat tema rakor yang sangat sensitif.

Narahubung berinisial S disebut mengatakan akan mengganti tema dari rakor tersebut guna menepis anggapan pemerintah akan melakukan penundaan Pemilu 2024.

"Nah, beliau menjawab temanya akan diubah, jadi bukan itu. Temanya itu pemerintah tetap mendukung pemilu tahun 2024,” katanya.

Akan tetapi, pihaknya menganggap rencana perubahan tema tersebut hanya sebatas lisan, bukan tertulis.

“Jadi menepis anggapan bahwa pemerintah membahas isu kemunduran itu (pemilu). Tapi, itu kan sebatas lisan, tidak by surat. Kami menunggu perkembangan satu sampai dua hari ini," ungkap Noor Thoha.

Akhirnya batal

Setelah sempat menuai polemik, Mahfud MD akhirnya membatalkan rencana rakor tersebut.

Dibatalkannya rakor itu karena dikhawatirkan akan menimbulkan isu liar. Sebab, dengan adanya agenda tersebut seakan-akan Kemenko Polhukam merencanakan pembahasan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Mereka yang Coba Rayu Jokowi untuk Jadi Presiden Lebih Lama...

"Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap (menggelar Pemilu 2024)," kata Mahfud saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (20/3/2022).

Mahfud pun mengaku saat ini pemerintah tetap fokus untuk menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak," kata dia.