Kritik Wacana Penundaan Pemilu, Ketua DPD Nilai Hegemoni Parpol Terlalu Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menilai hegemoni partai politik begitu besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu dilihatnya dalam isu penundaan pemilu 2024 yang disuarakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dalam argumennya, Muhaimin menyebutkan Presiden Joko Widodo pasti setuju wacana penundaan Pemilu jika partai politik kompak.

Baca juga: Desak Wacana Penundaan Pemilu Dihentikan, Amien Rais: Kalau Hanya Diam, Kita Bunuh Diri Nasional

"Kalimat ini menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar dan arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja," kata La Nyalla saat membuka diskusi virtual bertajuk "Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia", Senin (14/3/2022).

La Nyalla mengatakan, kekompakan partai politik itu justru akan membuat wacana penundaan pemilu berjalan mulus di mana amendemen konstitusi bisa saja direalisasikan.

Sebab, yang menjadi tolak ukurnya hanya berdasarkan kekompakan partai politik di parlemen.

"Mungkin cukup dengan melibatkan satu atau dua orang anggota DPD RI yang mbalelo. Karena secara prosedural sudah cukup," jelasnya.

Lanjut dia, hegemoni partai politik yang begitu kuat diakibatkan oleh amendemen Konstitusi 2002. Hal itu juga membuat penyelenggara negara telah didominasi oleh politisi.

Menurut La Nyalla, mereka hanya berpikir melanggengkan kekuasaan, bukan seperti negarawan yang memikirkan keberlangsungan demokrasi.

"Jadi, bagaimana mungkin kita serahkan arah perjalanan bangsa yang besar dan majemuk ini hanya kepada politisi, yang berpikirnya lima tahun ke depan untuk mempertahankan kekuasaan?," tutur LaNyalla.

Diketahui, sejumlah isu mewarnai dinamika politik di Tanah Air beberapa waktu belakangan.

Salah satu isu tersebut adalah usulan pemilu 2024 ditunda yang disuarakan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Tekankan Prajurit TNI AD Tak Komentari Proses Pemilu, KSAD: Loyalitas kepada Presiden

Selain PKB, ada dua ketua umum partai politik yang mendukung wacana penundaan pemilu yaitu Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sedangkan enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan menolak.