Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingin Jumlah Mal Pelayanan Publik Terus Bertambah

Kompas.com - 14/03/2022, 16:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan jumlah mal pelayanan publik (MPP) terus bertambah pada tahun 2022 hingga 2024 mendatang karena MPP merupakan urat nadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat tentang "Perkembangan Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) Melalui MPP" yang diadakan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Flores, NTT, Senin (14/3/2022).

"Saya berharap betul agar pada tahun 2022-2024, jumlah MPP terus bertambah terutama kabupaten/kota yang sudah menandatangani komitmen dengan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Ma'ruf dalam sebuah siaran pers.

Baca juga: Wapres Minta Jumlah Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan Diperbanyak

Ma'ruf mengemukakan, pada 2021 telah terdapat 50 MPP di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut bertambah dua pada 2022 setelah MPP Kabupaten Tuban dan Kota Tebingtinggi diresmikan.

Sementara, dari 21 kabupaten dan 1 kota di NTT, baru terdapat 2 kabupaten yang telah melaksanakan soft launching MPP, yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada.

"Kedua MPP (tersebut) belum masuk dalam hitungan 52 MPP tadi, karena belum diresmikan oleh Menteri PAN-RB. Berdasarkan Perpres 89 tahun 2021, pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, pelayanan publik yang prima dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepuasan publik terhadap pemerintah, meningkatkan minat investasi para pelaku ekonomi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

Ia melanjutkan, pembangunan MPP juga dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah, cepat, dan murah untuk mengakses layanan yang terintegrasi dalam satu tempat.

"Jadikanlah MPP ini sebagai pintu masuk revitalisasi reformasi birokrasi melalui pelayanan publik di seluruh pemda di NTT," kata Ma'ruf.

Ia menambahkan, penyelenggaraan MPP tidak perlu harus membangun gedung yang besar dan megah, tetapi dapat mengoptimalisasikan gedung yang sudah ada dan disesuaikan dengan karateristik masing-masing daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com