Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 66,7 Persen Masyarakat Nilai Usulan Penundaan Pemilu demi Kepentingan Politik

Kompas.com - 14/03/2022, 10:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan penundaan Pemilu 2024 dinilai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru pada 7-12 Maret 2022.

Berdasarkan survei itu, mayoritas masyarakat justru tidak berpandangan bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 betul-betul demi kepentingan pemulihan ekonomi.

"66,7 persen kepentingan politik, 23,4 persen demi kepentingan ekonomi nasional, 9,9 persen tidak tahu," tulis hasil survei Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).

Respon senada juga diketahui saat pertanyaan berbeda diajukan. Mayoritas responden atau sekitar 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Enam Partai Politik Setuju Pemilu 2024 Tetap Digelar

Hanya 10,3 persen responden yang mengaku setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Selanjutnya, hasil survei juga menunjukkan bahwa responden meyakini bangsa Indonesia mampu mengatasi dampak pandemi tanpa harus mengubah atau memperpanjang masa jabatan pemerintahan, baik presiden, DPR dan lainnya.

"79,8 persen mampu mengatasi. 13,2 persen tidak mampu mengatasi. 7 persen tidak tahu," tulis hasil survei.

Kendati demikian, responden survei juga mengaku puas dengan pernyataan terkini Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap usulan penundaan Pemilu 2024.

Adapun Jokowi mengaku akan tunduk dan patuh pada konstitusi, dan wacana penundaan pemilu harus menaati konstitusi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 62,3 Persen Masyarakat Setuju Pemilu Tetap 14 Februari 2024

"Puas 55,5 persen. Tidak puas 24,2 persen. Cukup puas 14,6 persen. Tidak tahu 5,7 persen," tulis hasil survei.

Sementara itu, responden juga menjawab ketika ditanya yakin atau tidak pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024.

Hasilnya, mayoritas responden meyakini pemilu 2024 akan tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"71,8 persen yakin. 23,3 persen tidak yakin. 4,9 persen tidak tahu," ungkap hasil survei.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com