Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Minta Pemerintah Jangan Anjurkan Masyarakat Mudik, Tetap Imbau Prokes

Kompas.com - 13/03/2022, 13:14 WIB
Tsarina Maharani,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, menyarankan pemerintah tidak menganjurkan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran pada tahun ini.

Miko meminta pemerintah tetap memberikan imbauan agar perjalanan mudik bisa aman dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Menurut saya, minimal pemerintah mengimbau bagaimana mudik yang benar. Jangan dianjurkan mudik. Misal, kalau Anda harus mudik, apa yang harus dilakukan," ujar Miko saat dihubungi, Minggu (13/3/2022).

Ia berpendapat, kasus harian Covid-19 dalam dua pekan ini memang sudah tampak menurun.

Baca juga: Satgas Covid-19 Bicara Kemungkinan Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2022

Namun, Miko berpendapat, hal ini salah satunya disebabkan angka tes yang juga menurun. Menurut Miko, saat ini banyak masyarakat yang enggan melakukan tes Covid-19.

"Kasus sudah menurun. Tapi masalahnya karena banyak juga orang yang tidak mau tes PCR baik yang melalui contact tracing maupun individu. Sekarang kelihatannya masyarakat cuek saja," ucapnya.

Miko pun mengingatkan pemerintah agar benar-benar memantau perkembangan kasus harian Covid-19 hingga menjelang Idul Fitri pada Mei 2022.

Miko berharap kebijakan pemerintah berdasarkan perkembangan kasus yang ada.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan penularan kasus di Indonesia.

"Kita harus benar-benar melihat perkembangan kasus," katanya.

Baca juga: Epidemiolog: Vaksinasi Lengkap Arahnya Bukan Lagi 2 Dosis, tetapi 3 Dosis

Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Satgas Covid-19 Brigjen TNI (Purn), Alexander K Ginting, mengungkapkan ada atau tidaknya larangan mudik Lebaran tahun 2022 tergantung pada kondisi pandemi Covid-19.

Ia menyatakan, pemerintah terus memonitor kondisi kasus Covid-19 hingga akhir Maret untuk menjadi pertimbangan kebijakan soal mudik.

"Di dalam uji coba ini nanti akan kita lihat nanti sampai akhir Maret, kalau kasus menurun, kasus kematian cenderung menurun, tentu akan berikan harapan dan gambaran yang lebih baik," kata Alex dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Bersiap Hidup di Era Endemi', Sabtu (12/3/2022).

Alex menegaskan, jika kasus Covid-19 kembali meningkat, pemerintah akan mengevaluasi pelonggaran kebijakan yang tengah berjalan.

Karena itu, dia berharap masyarakat bekerja sama untuk membantu menekan penularan Covid-19.

"Mana kala kasus semakin naik di akhir Maret ini, ini yang akan menjadi persoalan kita, kita akan terjadi levelisasi PPKM, yang tadinya Level 2 jadi Level 3 lagi, ini jadi pekerjaan rumah kita bersama," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com