Kompas.com - 13/03/2022, 11:36 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengungkapkan terdapat dugaan bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, bila memang terdapat temuan KPK dan dianggap terjadi tindak pidana korupsi, KPK bisa mengambil tindakan lebih lanjut.

Selain itu, KPK juga bisa mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan kewenangannya.

"Kalau ada temuan KPK dan dianggap terjadi tindak pidana korupsi, tentu KPK bisa melakukan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah hukum yang menjadi kewenangannya," kata Wandy kepada Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Baca juga: Dugaan Bagi-bagi Lahan Kavling di IKN Nusantara, KPK: Jangan Sampai Tikus Mati di Lumbung Padi

Ia pun menjelaskan, berdasarkan data terkini, kepemilikan tanah di seluruh kawasan IKN sebesar 80 persen adalah milik negara.

Jumlah kepemilikan lahan milik negara pada kawasan IKN tersebut meliputi 199.962 hektar lahan kawasan pengembangan baik untuk kawasan hutan dan non-hutan.

Adapun dalam proses pengambil-alihan keseluruhan kawasan akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN.

"Proses pengambil-alihan keseluruhan nanti akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN yg akan dibantu oleh kementerian teknis, terutama Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan tentunya PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang akan melakukan pembangunan fisik di tahap awal," jelas Wandy.

Baca juga: Bappenas Jelaskan 3 Tahap Pengembangan IKN Nusantara Hingga 2045

Sebelumnya, dugaan bagi-bagi kavling di IKN mulanya diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwatan.

Ia mengatakan, KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah IKN yang dilakukan dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sebab, ia mendapat informasi tidak semua lahan di IKN clean and clear.

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami," kata Alex, Jumat (11/03/2022).

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clear. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei PWS: Sentimen Negatif terhadap Nasdem Meningkat Setelah Deklarasikan Anies sebagai Capres

Survei PWS: Sentimen Negatif terhadap Nasdem Meningkat Setelah Deklarasikan Anies sebagai Capres

Nasional
Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Nasional
Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Nasional
Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Nasional
Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Nasional
Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Nasional
Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Nasional
Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Nasional
Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Nasional
Disebut Hasto Merugikan PDI-P, PSI: Kami Hormati Senior

Disebut Hasto Merugikan PDI-P, PSI: Kami Hormati Senior

Nasional
Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus, Anggota DPR: Perlu Pendisiplinan Polisi di Level Bawah

Soroti Sejumlah Kasus, Anggota DPR: Perlu Pendisiplinan Polisi di Level Bawah

Nasional
Mahfud Sebut Penindakan Hukum Tragedi Kanjuruhan Hampir Selesai

Mahfud Sebut Penindakan Hukum Tragedi Kanjuruhan Hampir Selesai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.