Kompas.com - 13/03/2022, 10:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai wacana penundaan Pemilu 2024 telah disusun dengan rapi bak sebuah panggung orkestrasi.

Namun, Demokrat menduga mereka yang menyusun penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan adalah dari kalangan elite, baik pejabat maupun sejumlah elite partai politik (parpol) koalisi.

"Kami cermati, ada orkestrasi secara terukur, hasil pemufakatan jahat segelintir elite, yang ingin melanggengkan kekuasaan," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Minggu (13/3/2022).

Herzaky mempertanyakan klaim wacana penundaan pemilu 2024 yang disuarakan para elite adalah atas kehendak rakyat. Klaim tersebut, kata dia, digunakan sejumlah elite dengan berbagai narasi.

Baca juga: Persoalkan Klaim Banyak Warga Dukung Penundaan Pemilu, Adian Napitupulu: Rakyat Tak Bisa Diklaim Semena-mena

Semisal dengan menggunakan narasi pengusaha meminta pemilu ditunda karena khawatir mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

"Lalu mendadak 1 orang petani mengusulkan ini dan diekspos di publik. Padahal rakyat negeri ini 267 juta jiwa," heran Herzaky.

Juru Bicara Partai Demokrat itu menerangkan, wacana penundaan pemilu 2024 sebelumnya juga disuarakan oleh menteri yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Herzaky tak membeberkan siapa menteri yang dimaksud sebagai orang dekat Jokowi dan mengusulkan wacana pemilu ditunda.

Hanya saja, Herzaky menyindir ada seorang menteri yang justru sibuk bertemu influencer dan menyuarakan wacana penundaan pemilu, dengan menggunakan data yang tak jelas asal-usulnya.

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu Gunakan Analisis Big Data Dipertanyakan, Adian Napitupulu: Kehendak Rakyat atau Bukan?

Adapun data yang dimaksud adalah analisis big data yang digunakan elite parpol dan pejabat untuk mendukung wacana pemilu ditunda.

Berkaca hal tersebut, ia menilai bahwa elite penguasa akan menempuh cara apa pun untuk memuluskan terwujudnya wacana penundaan pemilu.

"Data apa saja bakal dicari-cari dan dibuat untuk mendukung maunya. Saran kami, jangan sampai rezim ini jadi rezim suka-suka dan maunya sendiri," sindir Herzaky.

Selain klaim menggunakan analisis big data, para elit penguasa juga dinilai menempuh segala cara lain untuk menunda pemilu, semisal menahan anggaran Pemilu 2024.

Diketahui, hingga kini anggaran Pemilu 2024 belum juga dialokasikan kepada penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Benar-benar pemufakatan jahat dari segelintir elit yang mabuk dan haus kekuasaan kalau benar anggaran Pemilu 2024 tidak cair-cair juga, padahal ini amanah konstitusi," kata Herzaky.

Baca juga: Pengamat Ungkap Potensi Friksi di Koalisi Soal PAN dan Isu Reshuffle

Lebih lanjut, Herzaky menilai elite penguasa yang menyuarakan wacana penundaan pemilu tidak bisa membaca data dari hasil lembaga survei nasional.

Dikatakan, data hasil survei kepuasan atas pemerintahan Jokowi hendak dijadikan sebagai dasar pembatalan Pemilu 2024.

"Padahal, di survei-survei yang sama, ada pertanyaan yang benar-benar spesifik dan menanyakan pendapat rakyat tentang Jokowi tiga periode ataupun Jokowi ditambah dua tiga tahun pemerintahannya," ujar Herzaky.

Selain itu, dari data survei terlihat bahwa responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi sebagian besar atau 65 persen justru menolak usulan tiga periode maupun usulan penambahan dua atau tiga tahun masa jabatan presiden.

"Jadi, jangan menafsirkan data sesuai dengan maunya sendiri. Bisa baca data apa tidak sebenarnya pemerintah ini? Bahaya ini kalau baca data saja tidak mampu," kritik Herzaky.

Diketahui bersama, wacana penundaan pemilu 2024 terus bergulir sejak beberapa waktu lalu.

Adapun wacana ini dimulai oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kemudian didukung oleh dua ketua umum partai politik koalisi lainnya, Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kekinian, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga menjadi perbincangan hangat di publik karena turut menggunakan analisis big data bahwa kehendak rakyat menginginkan pemilu ditunda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Nasional
Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
PDI-P Desak Jokowi Tinggalkan Relawan yang Minta Serang Oposisi: Menakutkan...

PDI-P Desak Jokowi Tinggalkan Relawan yang Minta Serang Oposisi: Menakutkan...

Nasional
Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Pengacara Tegaskan Eks KSAU Agus Supriatna Tak Terima Uang Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Nasional
Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah 'Fight', tetapi Ganjar-nya Ngeles

Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah "Fight", tetapi Ganjar-nya Ngeles

Nasional
KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Nasional
UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

Nasional
BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Nasional
Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Nasional
Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Nasional
'Chemistry' Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.