Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas Jelaskan 3 Tahap Pengembangan IKN Nusantara Hingga 2045

Kompas.com - 12/03/2022, 21:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Teguh Sambodo mengungkapkan tiga tahapan dalam pengembangan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Ketiga tahapan tersebut rencananya berjalan hingga 2045.

"Sampai 2024 kami akan fokus mempersiapkannya sebagai pusat pemerintahan. Jadi luasan itu sekitar 6.000 hektare juga akan dibangun dalam bebrrapa tahap," ujar Teguh dalam diskusi daring tentang pembangunan IKN pada Sabtu (12/3/2022).

"Tiga tahun pertama di mana ini difokuskan kepada sarana utama. Yakni istana kepresidenan, perkantoran dan perumahan dari ASN, TNI dan Polri," lanjutnya.

Menurutnya, pada tahapan ini juga akan menjadi peluang bagi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi prioritas yang akan dikembangkan.

Baca juga: Ritual Adat Pengambilan Tanah dan Air dari Kesultanan Paser dan Kutai untuk Dibawa ke IKN

Harapannya dengan infrastruktur yang baik dan dibangun di tahap pertama ini memungkinkan perkembangan lebih lanjut dari IKN.

"Dan pemanfaatannya untuk penarikan investasi di tiga tahun pertama yang kemudian bisa di realisasikan mulai 2025," ungkap Teguh.

Fase kedua yakni seluruh infrastruktur dan ekosistem yang dicakup dalam IKN nantinya akan terkoneksi dengan kota-kota terdekat, yakni Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

"Ini bisa jadi diperkuat dan bisa memberikan daya ungkit lebih baik untuk transformasi ekonomi Kalimantan Timur," tutur Teguh.

Tahapan ketiga, yakni pada 2045 dan selanjutnya IKN diharapkan bisa melanjutkan kemajuannya meningkatkan status sebagai livable city, smart city dan green city.

"Serta mendukung target net zero carbon emition Indonesia. Sebab 100 persen sumber energi berasal dari energi baru terbarukan (EBT)," tambahnya.

Baca juga: Kabar Adanya Bagi-bagi Lahan Kavling di Tengah Kian Mahalnya Harga Tanah di IKN

Sebelumnya, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menegaskan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang IKN menunjukkan bahwa bahwa pembangunan dan pemindahan IKN dirancang agar dapat terus berlanjut.

"Dengan adanya UU itu salah satu upaya memastikan keberlanjutannya. Sebab Presiden, baik yang sekarang maupun yang akan datang harus menjalankan undang-undang ini," ujar Wandy dalam keterangan persnya pada Sabtu.

Wandy mengakui, pembangunan dan pemindahan IKN pasti menghadapi banyak tantangan.

Namun dengan niat baik yang dilandasi visi yang jauh ke depan, serta kerja keras semua pihak selama ini, pemerintah yakin pembangunan IKN akan berhasil dan berkelanjutan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok pada Pilkada Sumut

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok pada Pilkada Sumut

Nasional
PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

Nasional
Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Nasional
Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com