Kompas.com - 12/03/2022, 21:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Teguh Sambodo mengungkapkan tiga tahapan dalam pengembangan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Ketiga tahapan tersebut rencananya berjalan hingga 2045.

"Sampai 2024 kami akan fokus mempersiapkannya sebagai pusat pemerintahan. Jadi luasan itu sekitar 6.000 hektare juga akan dibangun dalam bebrrapa tahap," ujar Teguh dalam diskusi daring tentang pembangunan IKN pada Sabtu (12/3/2022).

"Tiga tahun pertama di mana ini difokuskan kepada sarana utama. Yakni istana kepresidenan, perkantoran dan perumahan dari ASN, TNI dan Polri," lanjutnya.

Menurutnya, pada tahapan ini juga akan menjadi peluang bagi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi prioritas yang akan dikembangkan.

Baca juga: Ritual Adat Pengambilan Tanah dan Air dari Kesultanan Paser dan Kutai untuk Dibawa ke IKN

Harapannya dengan infrastruktur yang baik dan dibangun di tahap pertama ini memungkinkan perkembangan lebih lanjut dari IKN.

"Dan pemanfaatannya untuk penarikan investasi di tiga tahun pertama yang kemudian bisa di realisasikan mulai 2025," ungkap Teguh.

Fase kedua yakni seluruh infrastruktur dan ekosistem yang dicakup dalam IKN nantinya akan terkoneksi dengan kota-kota terdekat, yakni Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

"Ini bisa jadi diperkuat dan bisa memberikan daya ungkit lebih baik untuk transformasi ekonomi Kalimantan Timur," tutur Teguh.

Tahapan ketiga, yakni pada 2045 dan selanjutnya IKN diharapkan bisa melanjutkan kemajuannya meningkatkan status sebagai livable city, smart city dan green city.

"Serta mendukung target net zero carbon emition Indonesia. Sebab 100 persen sumber energi berasal dari energi baru terbarukan (EBT)," tambahnya.

Baca juga: Kabar Adanya Bagi-bagi Lahan Kavling di Tengah Kian Mahalnya Harga Tanah di IKN

Sebelumnya, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menegaskan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang IKN menunjukkan bahwa bahwa pembangunan dan pemindahan IKN dirancang agar dapat terus berlanjut.

"Dengan adanya UU itu salah satu upaya memastikan keberlanjutannya. Sebab Presiden, baik yang sekarang maupun yang akan datang harus menjalankan undang-undang ini," ujar Wandy dalam keterangan persnya pada Sabtu.

Wandy mengakui, pembangunan dan pemindahan IKN pasti menghadapi banyak tantangan.

Namun dengan niat baik yang dilandasi visi yang jauh ke depan, serta kerja keras semua pihak selama ini, pemerintah yakin pembangunan IKN akan berhasil dan berkelanjutan.

"Apalagi kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa. Menuju Indonesia Maju 2045," tuturnya.

Wandy menjelaskan, UU IKN merupakan landasan hukum dan acuan untuk melaksanakan segala tahapan proses pembangunan dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca juga: Tanggapan Pemerintah Soal SoftBank Mundur dari Investasi Proyek IKN Nusantara

Baik soal Otorita IKN, penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, hingga penanggulangan bencana serta pertahanan dan keamanan.

Selain itu, lanjut Wandy, UU IKN juga mengatur skema pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

"Pengaturan itu untuk memberikan aturan yang jelas bagi proses pembangunan IKN yang dilaksanakan hingga 2045," jelas Wandy.

"Aturan tersebut juga menjadi landasan pemerintahan selanjutnya dalam meneruskan proses pembangunan dan pemindahan IKN di Kalimantan," tuturnya

Wandy menjelaskan, IKN menjadi strategi untuk merealisasikan visi Indonesia 2045, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia.

Pembangunan IKN, kata dia, juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi.

"Selain itu IKN menjadi percontohan bagi pengembangan kota berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini," terang Wandy.

Saat ditanya mengapa pembangunan dan pemindahan IKN harus dilaksanakan tahun ini, Wandy pun memberikan jawaban tegas.

"Sebab momentumnya ya sekarang ini, saat pemerintah dan DPR bisa menghasilkan kesepakatan penting supaya ketimpangan Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi. Belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi pasca 2024," tegas Wandy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu: Bila Tak Ada Kerja Sama, Situasi Myanmar Tak Akan Jadi Lebih Baik

Menlu: Bila Tak Ada Kerja Sama, Situasi Myanmar Tak Akan Jadi Lebih Baik

Nasional
Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Nasional
Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Berperkara

Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Berperkara

Nasional
Laporkan Hakim ke KY, Pengacara Kuat Maruf Duga Wahyu Iman Santoso Langgar Kode Etik

Laporkan Hakim ke KY, Pengacara Kuat Maruf Duga Wahyu Iman Santoso Langgar Kode Etik

Nasional
Sudah Empat Kali ke Cianjur, Jokowi: Saya Akan Cek Sebulan Lagi

Sudah Empat Kali ke Cianjur, Jokowi: Saya Akan Cek Sebulan Lagi

Nasional
Stafsus Presiden: Dalam KUHP Baru, Perzinaan Tak Bisa Dilaporkan Sembarang Orang

Stafsus Presiden: Dalam KUHP Baru, Perzinaan Tak Bisa Dilaporkan Sembarang Orang

Nasional
Kembangkan SDM, Kementerian KP Manfaatkan SLP Budi Daya Air Payau dan Pusat Studi Mangrove Pulokerto

Kembangkan SDM, Kementerian KP Manfaatkan SLP Budi Daya Air Payau dan Pusat Studi Mangrove Pulokerto

Nasional
Pengacara Ismail Bolong Sebut Kliennya Tak Pernah Bertemu Kabareskrim

Pengacara Ismail Bolong Sebut Kliennya Tak Pernah Bertemu Kabareskrim

Nasional
Ferdy Sambo Klaim Sempat Perintahkan Richard Eliezer Berhenti Tembak Yosua

Ferdy Sambo Klaim Sempat Perintahkan Richard Eliezer Berhenti Tembak Yosua

Nasional
Warga Cianjur Minta Rumahnya Dikategorikan Rusak Berat, Jokowi: Ada Wasitnya

Warga Cianjur Minta Rumahnya Dikategorikan Rusak Berat, Jokowi: Ada Wasitnya

Nasional
Jokowi Ingatkan Pembangunan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Harus Tahan Gempa

Jokowi Ingatkan Pembangunan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Harus Tahan Gempa

Nasional
Kasus Jual-Beli BBM Nontunai, Bareskrim Geledah Kantor PT Pertamina di Banjarmasin

Kasus Jual-Beli BBM Nontunai, Bareskrim Geledah Kantor PT Pertamina di Banjarmasin

Nasional
Jokowi Kembali Temui Korban Gempa Cianjur, Kali Ini Bawakan Nasi dan Ayam

Jokowi Kembali Temui Korban Gempa Cianjur, Kali Ini Bawakan Nasi dan Ayam

Nasional
Bantuan Sudah Diberikan, Jokowi Minta Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Segera Dimulai

Bantuan Sudah Diberikan, Jokowi Minta Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Segera Dimulai

Nasional
Klaim Arsip Penting Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Klaim Arsip Penting Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.