Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosok Miftachul Akhyar yang Mundur dari Ketum MUI karena Komitmen Jabat Rais Aam PBNU

Kompas.com - 09/03/2022, 21:20 WIB
Elza Astari Retaduari

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - KH Miftachul Akhyar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia mundur karena tak ingin rangkap jabatan mengingat kini dirinya kembali mengemban amanah sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pernyataan pengunduran diri tersebut diberikan saat Kiai Miftachul memberikan pengarahan dalam Rapat Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah PBNU di Kampus Unusia Parung, Bogor, Jawa Barat Rabu (9/3/2022) sore.

"Di saat ahlul halli wal aqdi (Ahwa) Muktamar ke-34 NU menyetujui penetapan saya sebagai Rais Aam, ada usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami'na wa atha'na (kami dengarkan dan kami patuhi)," ujar Miftachul seperti dikutip dari situs resmi nu.or.id.

Baca juga: Terpilih Jadi Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar: Rasanya Seperti Salah Minum Obat

Ia pun mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada pengurus MUI.

Miftachul sendiri terpilih sebagai sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026 pada berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat tim Ahlil Halli Wal Aqdi (AHWA) pada 23 Desember 2021.

Di periode sebelumnya, Kiai Miftachul ditunjuk sebagai Rais Aam PBNU pada tahun 2018 menggantikan KH Ma'ruf Amin.

Sementara itu di MUI, ia terpilih menjadi Ketua Umum pada 2020. Ia mengungguli sejumlah nama lainnya, seperti Dr Anwar Abbas dan Nasaruddin Umar, Amirsyah Tambunan, dan KH Muhyidin Djunaidi.

Baca juga: Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Kiai Miftachul lahir pada 1953 dan merupakan putra dari KH Abdul Ghoni, pengasuh Pondok Pesantren Akhlaq Rangkah, Surabaya.

Kiai Miftachul tumbuh besar di lingkungan pesantren dan NU sejak usia dini. Ia juga mengenyam pendidikan di sejumlah pesantren besar di Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Lasem.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com