Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Ingatkan Semua Pihak Hindari Buat Pernyataan Gaduh seperti Usulan Penundaan Pemilu

Kompas.com - 08/03/2022, 11:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, meminta semua pihak menahan diri dalam menyuarakan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Permintaan tersebut ditujukan untuk semua pihak, tidak hanya beberapa elite partai politik yang menyuarakan wacana penundaan pemilu.

"Bukan cuma partai, tapi kemudian semua dari kita dapat menghindari untuk membuat pernyataan-pernyataan yang membuat kegaduhan," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: Jokowi Diminta Tegas Nyatakan Pemilu Digelar 14 Februari 2024 demi Akhiri Spekulasi

Ali mengatakan, wacana penundaan pemilu berpotensi menimbulkan kegaduhan. Padahal, semua pihak di Tanah Air tengah berusaha untuk memulihkan ekonomi dan mengatasi pandemi Covid-19.

"Karena pandemi dan ekonomi itu bisa akan lebih cepat pulih jika kemudian ada ketenangan di tengah-tengah masyarakat," tutur Ali.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu menambahkan, tahun 2022 sejatinya bukan tahun kegaduhan politik.

"Harusnya kan ini belum tahun kegaduhan. Ini kan harusnya tahun ini tahun kemesraan. Semua calon presiden cari pasangan, cari partai politik, PDKT dan lain-lain. Jadi jangan dulu dibuat gaduh," imbuhnya.

Ali juga meminta pihak-pihak yang menyuarakan wacana penundaan pemilu tidak membawa nama Presiden Jokowi. Menurut Ali, Nasdem melihat sikap Jokowi sudah tegas sejak 2019, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, dengan adanya wacana penundaan pemilu, akan ada persepsi publik yang kembali mengaitkannya dengan Jokowi.

"Jadi dalam menyikapi kegaduhan ini, ada baiknya jangan menggiring-giring Presiden, membentuk opini. Sehingga, jangan orang berpikir ini adalah arahan Presiden. Karena itu berbahaya," kata Ali.

"Presiden adalah orang yang sangat bertanggung jawab untuk mengawal konstitusi di NKRI. Jadi, kalau kemudian orang menggiring-giring beliau untuk melawan konstitusi kan itu berbahaya," sambung dia.

Isu penundaan Pemilu 2024 masih berhembus. Tahun ini, wacana itu pertama kali digaungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda lantaran dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga sependapat dengan usulan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com